Berita

Wakil Presiden Maruf Amin/Istimewa

Politik

Maruf Amin Minta PBNU dan PKB Tak Saling Intervensi

KAMIS, 01 AGUSTUS 2024 | 13:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Konflik antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belakangan ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi Wakil Presiden, KH Maruf Amin. 

Menurut Maruf Amin, PKB dan PBNU tak seharusnya saling intervensi. Karena dua organisasi itu tak punya hubungan struktural.

"Jadi sebenarnya, PBNU dengan PKB hubungannya itu hubungan aspiratif, hubungan kultural, dan hubungan historis. Tidak ada hubungan struktural," ujar Maruf Amin dalam sebuah video wawancara dengan wartawan, dikutip Kamis (1/8).


Mantan Ketua Dewan Syuro PKB ini menekankan, PKB sebetulnya hanya membawa aspirasi PBNU dalam ranah politik. Sedangkan PBNU, seharusnya fokus pada urusan pembangunan keumatan. 

Oleh karena itu, tidak semestinya ada intervensi satu sama lain, sebab keduanya tetap memiliki independensi di ranah masing-masing.

"Sebaiknya memang tidak terjadi konflik, ya sebenarnya seharusnya bekerja sama dengan baik, dan saling dengan tugas masing-masing. PBNU tetap kepada misi pembangunan keumatan, PKB pada politik," paparnya.

Menurut Maruf, konflik terjadi karena adanya ketidaksesuaian tugas dan tanggung jawab. Oleh karena itu, ia berharap agar kedua belah pihak tetap berada pada jalurnya masing-masing dan fokus pada tugas mereka.

"Karena itu kita harapkan, sudahlah jangan sampai terjadi lagilah, masing-masing berada di jalurnya, ya fokus pada masing-masing ya sehingga tidak terjadi konflik,” pungkas Maruf.

Konflik ini mencuat setelah ada pembentukan tim lima atau panitia khusus (Pansus) yang dinilai sebagai upaya PBNU merebut kembali PKB. 

Wacana tersebut merupakan respons atas bergulirnya Pansus Angket Haji 2024 di DPR RI yang menemukan dugaan banyak pelanggaran dalam pelaksanaan ibadah Haji tahun ini.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya