Berita

Wakil Presiden Maruf Amin/Istimewa

Politik

Maruf Amin Minta PBNU dan PKB Tak Saling Intervensi

KAMIS, 01 AGUSTUS 2024 | 13:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Konflik antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belakangan ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi Wakil Presiden, KH Maruf Amin. 

Menurut Maruf Amin, PKB dan PBNU tak seharusnya saling intervensi. Karena dua organisasi itu tak punya hubungan struktural.

"Jadi sebenarnya, PBNU dengan PKB hubungannya itu hubungan aspiratif, hubungan kultural, dan hubungan historis. Tidak ada hubungan struktural," ujar Maruf Amin dalam sebuah video wawancara dengan wartawan, dikutip Kamis (1/8).


Mantan Ketua Dewan Syuro PKB ini menekankan, PKB sebetulnya hanya membawa aspirasi PBNU dalam ranah politik. Sedangkan PBNU, seharusnya fokus pada urusan pembangunan keumatan. 

Oleh karena itu, tidak semestinya ada intervensi satu sama lain, sebab keduanya tetap memiliki independensi di ranah masing-masing.

"Sebaiknya memang tidak terjadi konflik, ya sebenarnya seharusnya bekerja sama dengan baik, dan saling dengan tugas masing-masing. PBNU tetap kepada misi pembangunan keumatan, PKB pada politik," paparnya.

Menurut Maruf, konflik terjadi karena adanya ketidaksesuaian tugas dan tanggung jawab. Oleh karena itu, ia berharap agar kedua belah pihak tetap berada pada jalurnya masing-masing dan fokus pada tugas mereka.

"Karena itu kita harapkan, sudahlah jangan sampai terjadi lagilah, masing-masing berada di jalurnya, ya fokus pada masing-masing ya sehingga tidak terjadi konflik,” pungkas Maruf.

Konflik ini mencuat setelah ada pembentukan tim lima atau panitia khusus (Pansus) yang dinilai sebagai upaya PBNU merebut kembali PKB. 

Wacana tersebut merupakan respons atas bergulirnya Pansus Angket Haji 2024 di DPR RI yang menemukan dugaan banyak pelanggaran dalam pelaksanaan ibadah Haji tahun ini.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Setelah 19 Kapolda Berganti, Apa yang Berubah bagi Masyarakat?

Selasa, 06 Oktober 2026 | 06:19

King Indo Sah Jadi Raja ASEAN Usai Geprek Thailand 4-2

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:54

Jika Gugatan Denny Indrayana Cs Diterima MK Tak Otomatis Gibran Lengser

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:33

Ada Beking Politik, Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Jaksinema Bakal Jadi Mesin Baru Ekonomi Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 04:55

Bonus Timnas Indonesia Diatur Ketum PSSI

Selasa, 06 Oktober 2026 | 04:38

Nasib Gibran di Tangan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 04:19

Tak Mudah Pecat Gibran Meski Gugatan Denny Indrayana Cs Dikabulkan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 03:28

Festival Indonesia 2026 Perkuat Diplomasi Budaya Jakarta-Seoul

Selasa, 06 Oktober 2026 | 03:03

Jakarta Butuh Regulasi Parkir Valet

Selasa, 06 Oktober 2026 | 02:23

Selengkapnya