Berita

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Byarwati/Ist

Bisnis

Anis Byarwati: Mestinya Pemerintah Punya Solusi Jangka Pendek Tangani Harga Cabai

KAMIS, 01 AGUSTUS 2024 | 11:35 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kenaikan harga cabai memunculkan pertanyaan di publik soal kebijakan jangka pendek Pemerintah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok rumah tangga. 

Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati menilai, harga cabai semestinya bisa dikendalikan Pemerintah, bukan malah terjadi ketidakstabilan. 

"Pemerintah juga perlu memberikan solusi jangka pendek," ujar Anis kepada RMOL, Kamis (1/8). 


Idealnya, Anis memandang kebijakan ekonomi pemerintah tidak bersifat sektoral, tetapi juga memperhatikan kepentingan umum. 

"Pemerintah harus berpikir komprehensif dalam urusan tata niaga cabai dan bahan pokok lainnya," tuturnya. 

Menurutnya, kenaikan harga cabai belakangan ini bukan hanya ditengarai ketidaksiapan kebijakan pemerintah. Lebih dari itu, juga karena faktor eksternal. 

"Ini bukan persoalan pasokan semata, namun persoalan distribusi, perilaku para spekulan dan ketercukupan persediaan nasional," kata Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) itu. 

Oleh karena itu, Anis mendorong agar Pemerintah membuat kebijakan jangka pendek untuk mengendalikan harga cabai. 

"Pemerintah semestinya mengambil langkah terobosan di tengah kondisi kenaikan harga cabai ini," ucapnya. 

"(Misalnya), melalui penyelenggaraan operasi pasar terbuka di lokasi yang harga cabai tidak terkendali, dengan sumber pasokan cabai dari daerah pemasok yang diketahui memiliki suplus," demikian Anis menutup.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya