Berita

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Byarwati/Ist

Bisnis

Anis Byarwati: Mestinya Pemerintah Punya Solusi Jangka Pendek Tangani Harga Cabai

KAMIS, 01 AGUSTUS 2024 | 11:35 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kenaikan harga cabai memunculkan pertanyaan di publik soal kebijakan jangka pendek Pemerintah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok rumah tangga. 

Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati menilai, harga cabai semestinya bisa dikendalikan Pemerintah, bukan malah terjadi ketidakstabilan. 

"Pemerintah juga perlu memberikan solusi jangka pendek," ujar Anis kepada RMOL, Kamis (1/8). 


Idealnya, Anis memandang kebijakan ekonomi pemerintah tidak bersifat sektoral, tetapi juga memperhatikan kepentingan umum. 

"Pemerintah harus berpikir komprehensif dalam urusan tata niaga cabai dan bahan pokok lainnya," tuturnya. 

Menurutnya, kenaikan harga cabai belakangan ini bukan hanya ditengarai ketidaksiapan kebijakan pemerintah. Lebih dari itu, juga karena faktor eksternal. 

"Ini bukan persoalan pasokan semata, namun persoalan distribusi, perilaku para spekulan dan ketercukupan persediaan nasional," kata Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) itu. 

Oleh karena itu, Anis mendorong agar Pemerintah membuat kebijakan jangka pendek untuk mengendalikan harga cabai. 

"Pemerintah semestinya mengambil langkah terobosan di tengah kondisi kenaikan harga cabai ini," ucapnya. 

"(Misalnya), melalui penyelenggaraan operasi pasar terbuka di lokasi yang harga cabai tidak terkendali, dengan sumber pasokan cabai dari daerah pemasok yang diketahui memiliki suplus," demikian Anis menutup.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya