Berita

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Byarwati/Ist

Bisnis

Anis Byarwati: Mestinya Pemerintah Punya Solusi Jangka Pendek Tangani Harga Cabai

KAMIS, 01 AGUSTUS 2024 | 11:35 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kenaikan harga cabai memunculkan pertanyaan di publik soal kebijakan jangka pendek Pemerintah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok rumah tangga. 

Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati menilai, harga cabai semestinya bisa dikendalikan Pemerintah, bukan malah terjadi ketidakstabilan. 

"Pemerintah juga perlu memberikan solusi jangka pendek," ujar Anis kepada RMOL, Kamis (1/8). 


Idealnya, Anis memandang kebijakan ekonomi pemerintah tidak bersifat sektoral, tetapi juga memperhatikan kepentingan umum. 

"Pemerintah harus berpikir komprehensif dalam urusan tata niaga cabai dan bahan pokok lainnya," tuturnya. 

Menurutnya, kenaikan harga cabai belakangan ini bukan hanya ditengarai ketidaksiapan kebijakan pemerintah. Lebih dari itu, juga karena faktor eksternal. 

"Ini bukan persoalan pasokan semata, namun persoalan distribusi, perilaku para spekulan dan ketercukupan persediaan nasional," kata Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) itu. 

Oleh karena itu, Anis mendorong agar Pemerintah membuat kebijakan jangka pendek untuk mengendalikan harga cabai. 

"Pemerintah semestinya mengambil langkah terobosan di tengah kondisi kenaikan harga cabai ini," ucapnya. 

"(Misalnya), melalui penyelenggaraan operasi pasar terbuka di lokasi yang harga cabai tidak terkendali, dengan sumber pasokan cabai dari daerah pemasok yang diketahui memiliki suplus," demikian Anis menutup.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya