Berita

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Byarwati/Ist

Bisnis

Anis Byarwati: Mestinya Pemerintah Punya Solusi Jangka Pendek Tangani Harga Cabai

KAMIS, 01 AGUSTUS 2024 | 11:35 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kenaikan harga cabai memunculkan pertanyaan di publik soal kebijakan jangka pendek Pemerintah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok rumah tangga. 

Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati menilai, harga cabai semestinya bisa dikendalikan Pemerintah, bukan malah terjadi ketidakstabilan. 

"Pemerintah juga perlu memberikan solusi jangka pendek," ujar Anis kepada RMOL, Kamis (1/8). 


Idealnya, Anis memandang kebijakan ekonomi pemerintah tidak bersifat sektoral, tetapi juga memperhatikan kepentingan umum. 

"Pemerintah harus berpikir komprehensif dalam urusan tata niaga cabai dan bahan pokok lainnya," tuturnya. 

Menurutnya, kenaikan harga cabai belakangan ini bukan hanya ditengarai ketidaksiapan kebijakan pemerintah. Lebih dari itu, juga karena faktor eksternal. 

"Ini bukan persoalan pasokan semata, namun persoalan distribusi, perilaku para spekulan dan ketercukupan persediaan nasional," kata Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) itu. 

Oleh karena itu, Anis mendorong agar Pemerintah membuat kebijakan jangka pendek untuk mengendalikan harga cabai. 

"Pemerintah semestinya mengambil langkah terobosan di tengah kondisi kenaikan harga cabai ini," ucapnya. 

"(Misalnya), melalui penyelenggaraan operasi pasar terbuka di lokasi yang harga cabai tidak terkendali, dengan sumber pasokan cabai dari daerah pemasok yang diketahui memiliki suplus," demikian Anis menutup.

Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

DPR Minta Pemerintah Perkuat Insfrastruktur Kesehatan

Senin, 26 Oktober 2026 | 16:28

Obligasi Global Perdana Danantara Laris

Senin, 26 Oktober 2026 | 16:13

Legislator PDIP Ini Janji Perjuangkan Alsintan

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:57

Pengurangan Angka Pelanggaran Jadi Indikator Keberhasilan Operasi Patuh Jaya 2026

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:44

KNMP Potensi Menjawab Kebutuhan Nelayan Kecil

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:30

Sinopsis dan Kisah Kelam Clayface, Musuh Ikonik Batman

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:19

Pemakzulan Gibran Harus Lewat Jalur Konstitusi, Bukan cuma Tekanan Politik

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:15

Jelang Pemilu, Oposisi Israel Klaim Netanyahu Tak Layak Pimpin Negara

Senin, 26 Oktober 2026 | 14:58

Pemerintah Siapkan Skema Baru Pengadaan Energi, Negara Bakal Deal Langsung dengan Pemasok

Senin, 26 Oktober 2026 | 14:57

KPU Perlu Fokus Benahi Pemilu 2029

Senin, 26 Oktober 2026 | 14:53

Selengkapnya