Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Byarwati/Ist
Kenaikan harga cabai memunculkan pertanyaan di publik soal kebijakan jangka pendek Pemerintah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok rumah tangga.
Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati menilai, harga cabai semestinya bisa dikendalikan Pemerintah, bukan malah terjadi ketidakstabilan.
"Pemerintah juga perlu memberikan solusi jangka pendek," ujar Anis kepada
RMOL, Kamis (1/8).
Idealnya, Anis memandang kebijakan ekonomi pemerintah tidak bersifat sektoral, tetapi juga memperhatikan kepentingan umum.
"Pemerintah harus berpikir komprehensif dalam urusan tata niaga cabai dan bahan pokok lainnya," tuturnya.
Menurutnya, kenaikan harga cabai belakangan ini bukan hanya ditengarai ketidaksiapan kebijakan pemerintah. Lebih dari itu, juga karena faktor eksternal.
"Ini bukan persoalan pasokan semata, namun persoalan distribusi, perilaku para spekulan dan ketercukupan persediaan nasional," kata Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) itu.
Oleh karena itu, Anis mendorong agar Pemerintah membuat kebijakan jangka pendek untuk mengendalikan harga cabai.
"Pemerintah semestinya mengambil langkah terobosan di tengah kondisi kenaikan harga cabai ini," ucapnya.
"(Misalnya), melalui penyelenggaraan operasi pasar terbuka di lokasi yang harga cabai tidak terkendali, dengan sumber pasokan cabai dari daerah pemasok yang diketahui memiliki suplus," demikian Anis menutup.