Penegak Hukum Diminta Percepat Penyelidikan Skandal Demurrage Rp294 M di Bulog-Bapanas

Aparat penegak hukum bergerak cepat dalam melakukan penyelidikan skandal demurrage impor beras sebesar Rp294,5 miliar di Bapanas dan Perum Bulog.

Akademisi bidang Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten Agus Prihartono mengatakan percepatan penyelidikan akan menjadi bukti nyata keadilan bagi rakyat Indonesia.

“Dengan menindaklanjuti temuan itu (demurrage impor beras), (harga beras) bisa menjadi stabil lagi dan pastinya itu akan menjadi bukti nyata keadilan bagi rakyat,” kata Agus kepada wartawan, Kamis (1/8).

Agus mengingatkan, bahwa tugas aparat penegak hukum bukan hanya sekadar mencari fakta hukum. Lebih dari itu, aparat penegak hukum mempunyai tugas untuk mengembalikan keseimbangan politik dan ekonomi di dalam negeri.

“Jadi aparat penegak hukum bukan hanya berfungsi untuk mencari fakta hukum saja tetapi juga untuk mencari keseimbangan politik dan ekonomi dalam arti sekarang harga beras naik bagaimana menindaklanjutinya,” tegas dia.

Atas dasar itu, Agus kembali menekankan, agar aparat penegak hukum dapat melakukan percepatan penyelidikan terkait skandal demurrage sebesar Rp 294,5 miliar dengan mencari bukti-bukti yang lengkap terkait perbuatan merugikan negara.

“Penegak hukum harus cepat bergerak dengan menindaklanjuti dalam rangka mencari bukti-bukti yang lengkap,” pungkasnya.