Berita

Megawati Soekarnoputri

Politik

Megawati Sedang Kritik Jokowi

KAMIS, 01 AGUSTUS 2024 | 08:26 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkaitan dengan praktik hukum yang berlaku saat ini.

Meski secara eksplisit tidak menyebut nama Jokowi, namun secara implisit maksud pernyataan yang disampaikan Megawati di acara Mukernas Partai Perindo benar-benar ditujukan kepada Jokowi.

"Sebab Megawati mengaitkannya dengan masa kekuasaan itu ada akhirnya. Megawati terkesan menilai, hukum kapan saja dapat diubah sesuai keinginan penguasa," kata analis politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga 
kepada wartawan, Kamis (1/8).

Menurutnya, Megawati sedang mengingatkan saat ini tidak berlaku taat asas ketika mengikuti kehendak hukum.

"Justru sebaliknya, hukum dikondisikan untuk taat dengan kehendak penguasa," ucapnya.

Oleh karenanya, ia memandang wajar jika Megawati mengkritik penggunaan slogan Indonesia Maju lantaran tidak sesuai dengan fakta pemerintahan saat ini yang terkesan tidak ada kemajuan terutama di bidang hukum.

"Sebab, praktik hukum dan demokrasi misalnya bukan menunjukkan kemajuan tapi justru kemunduran," tutupnya.

Ketua Umum PDIP melontarkan kritik buntut rentetan kasus hukum yang menjerat kader banteng. Salah satunya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang bolak balik diperiksa KPK dan Polri. Kritik Megawati disampaikan dalam Mukernas Partai Perindo di Jakarta, Selasa (30/7). 

"Kan sekarang kan gitu, ditarget, ditarget, ditarget, gitu kan. Betul nggak?" ujar Megawati yang dijawab 'Betul' oleh kader-kader Perindo.

Mega tahu sebenarnya yang menjadi sasran utama adalah dirinya. Namun karena tidak ada yang berani, Mega mengatakan orang-orang di sekitarnya yang diambil. Mega pun meminta kepada kadernya untuk bersabar dalam menghadapi masalah ini. 

"Mau ngambil saya pada enggak berani. Yang jadi sasarannya di sekeliling saya," ucap Megawati Soekarnoputri.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Waspadai Partai Cokelat, PDIP: Biarkan Rakyat Bebas Memilih!

Rabu, 27 November 2024 | 11:18

UPDATE

Disdik DKI Segera Cairkan KJP Plus dan KJMU Tahap II

Sabtu, 30 November 2024 | 04:05

Israel dan AS Jauhkan Umat Islam dari Yerusalem

Sabtu, 30 November 2024 | 03:38

Isu Kelompok Rentan Harus Jadi Fokus Legislator Perempuan

Sabtu, 30 November 2024 | 03:18

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Kadin Luncurkan White Paper

Sabtu, 30 November 2024 | 03:04

Pasukan Jangkrik Gerindra Sukses Kuasai Pilkada di Jateng

Sabtu, 30 November 2024 | 02:36

Fraksi PKS Usulkan RUU Boikot Produk Israel

Sabtu, 30 November 2024 | 02:34

Sertijab dan Kenaikan Pangkat

Sabtu, 30 November 2024 | 02:01

Bawaslu Pastikan Tak Ada Kecurangan Perhitungan Suara

Sabtu, 30 November 2024 | 01:48

Anggaran Sekolah Gratis DKI Disiapkan Rp2,3 Triliun

Sabtu, 30 November 2024 | 01:17

Mulyono Bidik 2029 dengan Syarat Jakarta Dikuasai

Sabtu, 30 November 2024 | 01:01

Selengkapnya