Berita

Megawati Soekarnoputri

Politik

Megawati Sedang Kritik Jokowi

KAMIS, 01 AGUSTUS 2024 | 08:26 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkaitan dengan praktik hukum yang berlaku saat ini.

Meski secara eksplisit tidak menyebut nama Jokowi, namun secara implisit maksud pernyataan yang disampaikan Megawati di acara Mukernas Partai Perindo benar-benar ditujukan kepada Jokowi.

"Sebab Megawati mengaitkannya dengan masa kekuasaan itu ada akhirnya. Megawati terkesan menilai, hukum kapan saja dapat diubah sesuai keinginan penguasa," kata analis politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga 
kepada wartawan, Kamis (1/8).

kepada wartawan, Kamis (1/8).

Menurutnya, Megawati sedang mengingatkan saat ini tidak berlaku taat asas ketika mengikuti kehendak hukum.

"Justru sebaliknya, hukum dikondisikan untuk taat dengan kehendak penguasa," ucapnya.

Oleh karenanya, ia memandang wajar jika Megawati mengkritik penggunaan slogan Indonesia Maju lantaran tidak sesuai dengan fakta pemerintahan saat ini yang terkesan tidak ada kemajuan terutama di bidang hukum.

"Sebab, praktik hukum dan demokrasi misalnya bukan menunjukkan kemajuan tapi justru kemunduran," tutupnya.

Ketua Umum PDIP melontarkan kritik buntut rentetan kasus hukum yang menjerat kader banteng. Salah satunya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang bolak balik diperiksa KPK dan Polri. Kritik Megawati disampaikan dalam Mukernas Partai Perindo di Jakarta, Selasa (30/7). 

"Kan sekarang kan gitu, ditarget, ditarget, ditarget, gitu kan. Betul nggak?" ujar Megawati yang dijawab 'Betul' oleh kader-kader Perindo.

Mega tahu sebenarnya yang menjadi sasran utama adalah dirinya. Namun karena tidak ada yang berani, Mega mengatakan orang-orang di sekitarnya yang diambil. Mega pun meminta kepada kadernya untuk bersabar dalam menghadapi masalah ini. 

"Mau ngambil saya pada enggak berani. Yang jadi sasarannya di sekeliling saya," ucap Megawati Soekarnoputri.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya