Wacana Reshuffle Kabinet di Akhir Pemerintahan, PKS: Jokowi Kurang Kerjaan!

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI merasa heran dengan adanya wacana perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, menilai Presiden Jokowi kurang kerjaan. Mengingat, masa jabatan pemerintahan Jokowi tinggal 2 bulan lagi di akhir masa jabatannya. 

Atas dasar itu, ia berharap kabar pergantian Menteri ESDM Arifin Tasrif ke Bahlil Lahadia hanya sekadar gosip. Sebab, pergantian menteri di akhir masa pemerintahan tidak efektif seiring banyak hal strategis yang perlu dituntaskan di Kementerian ESDM. 

"Itu langkah bongkar-pasang yang kurang tepat. Apa yang bisa diharapkan dari menteri baru secara struktural dalam waktu kurang dari dua bulan. Pembahasan dengan DPR juga hanya tinggal satu masa sidang lagi," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (31/7).

Di sisi lain, kata Anggota Komisi VII DPR RI ini, dari sisi perundangan, di ujung masa pemerintahan ini ada banyak pekerjaan rumah tersisa yang harus dituntaskan Menteri ESDM. Yaitu RUU EBET, PP KEN (Kebijakan Energi Nasional), dan RUU Migas. 

"Apa regulasi ini bisa diselesaikan kalau tiba-tiba berganti Menteri? Menurut saya justru akan semakin molor. Tidak perlulah reshuffle sekarang. Presiden seperti kurang kerjaan," tegasnya. 

Mulyanto menambahkan, sebetulnya yang lebih perlu dilakukan Presiden Jokowi saat ini adalah menertibkan bidang kerja para menteri yang semrawut. Bukan reshuffle jelang suksesi. 

"Daripada ganti menteri lebih baik kembalikan tugas masing-masing kementerian sesuai tupoksinya. Kita tahu selama ini kan Menteri Investasi banyak merambah masuk dan bikin heboh bidang ESDM, seperti kasus pencabutan ribuan IUP (izin usaha pertambangan), pemberian prioritas konsesi tambang kepada ormas keagamaan, perpanjangan izin tambang PT Vale dan PT Freeport Indonesia, dll," papar Mulyanto. 

Ia pun menegaskan persoalan ruwet justru terletak pada tata kelola dan tugas kementerian terkait bidang ESDM yang tumpang tindih, antara Kementerian Investasi dengan Kementerian ESDM. Bukan pada posisi menterinya. 

"Ini yang harusnya diurai dan diperbaiki. Belum lagi maraknya kasus-kasus korupsi terkait tambang ilegal timah, nikel, emas, dll. Yang masalahnya bersifat kronis dan struktural. Juga soal ketidaktepat sasaran distribusi BBM dan LPG bersubsidi yang berlarut-larut dan menekan anggaran negara dan masalah ketidakadilan," tuturnya. 

"Menjelang purnatugas, mandeg pandhita, Pemerintah semestinya bersiap-siap pamit mundur dan memberi jalan kepada Presiden terpilih. Bukan malah ngegas secara politis kejar tayang saat injury time,” demikian Mulyanto.