Diskusi publik bertajuk “26 Tahun Reformasi Dihancurkan Presiden RI Jokowi” di kawasan SCBD, Jakarta, pada Rabu (31/7)/RMOL
Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, mengungkapkan pandangannya mengenai perubahan yang terjadi pada seorang Presiden yang diusung PDIP, Joko Widodo (Jokowi) sejak 2019.
Menurut Deddy, kesadaran bahwa Presiden Jokowi tidak sesuai harapan mulai muncul sehari setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai hasil Pemilu 2019.
"Kita mulai sadar bahwa Pak Jokowi ini
fake, itu tahun 2019. Sehari setelah penetapan MK, terhadap putusan hasil pemilu. Itu para lawyer diundang ke Istana. Dikira mau diucapkan terimakasih, diajak makan-makan, mungkin diharapkan jadi komisaris atau apa, ternyata yang ditanya gimana caranya tiga periode," ungkap Deddy dalam sebuah diskusi publik bertajuk “26 Tahun Reformasi Dihancurkan Presiden RI Jokowi” di kawasan SCBD, Jakarta, pada Rabu (31/7).
Informasi tersebut, menurut Deddy, diperoleh dari salah seorang yang hadir dalam pertemuan tersebut. Sejak saat itu, muncul dugaan adanya upaya penyanderaan demokrasi dan pembengkokan hukum.
Deddy juga menyoroti perubahan dalam pola pertemuan di Istana.
“sejak 2019 itu juga para konglomerat oligarki mulai sering datang makan minum di istana. Apalagi karena di Istana Bogor, kalau Istana negara mungkin gampang orang melihat keluar masuk. Tapi karena di Istana Bogor nggak tahu. Kita justru dapat informasi itu dari orang dekat Jokowi. Bahwa ‘bapak sekarang ngopinya sama orang-orang kaya. Bukan lagi sama rakyat’,” ungkap Anggota Komisi VI DPR ini.
Atas dasar itu, Deddy lantas membandingkan kondisi saat ini dengan era Reformasi yang ditandai dengan tumbangnya rezim otoriter Orde Baru Soeharto.
“Ini kita kembali ke zaman Reformasi itu. Semua kesalahan itu ada Soeharto. Sekarang semua ada pada Jokowi. Kan gitu. Balik lagi kita ini mengulang sejarah,” sesalnya.
Deddy pun menyoroti berbagai tanda bahwa situasi saat ini seperti kembali ke zaman Orba. Antara lain telah terjadi pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“UU KPK dilemahkan. Melemahkan KPK ya, Bung Saut (mantan Wakil Ketua KPK). Kalau saya tidak salah itu terkait dengan pencalonan untuk mengamankan pada waktu itu, salah satu kota di Sumatera dan salah satu kota di pulau Jawa. Karena tidak mau ada masalah. Dan berhasil. Kita ikutan nih. Dengan harapan agenda cuma satu. Ada Dewas yang bisa menjaga kemurnian KPK. Yang terjadi bablas," katanya.
Deddy pun mengutip pernyataan salah satu komisioner KPK, Alex Marwata, yang menyebut independensi KPK sudah tidak ada lagi.
“Bahkan ketua KPK yang sekarang pejabatnya tidak mau mencalonkan diri lagi karena menganggap KPK sudah tidak benar. Bahkan kemarin keluar survei 61 persen rakyat tidak percaya lagi kepada KPK. Jadi apa nih?” tegas Deddy.
Lebih jauh, dia menduga bahwa Jokowi selama ini agaknya tengah menjalankan politik ala Machiavelli yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan.
“Saya membayangkan Pak Jokowi itu mungkin kita waktu SMA, bacanya mungkin Alfred Hitchcock saya yakin Pak Jokowi bacanya Machiavelli. Mungkin buku itu sampai lusuh di bawah bantalnya dia. Karena yang terjadi memang politik machiavelli. Not truth no etic, semuanya," pungkasnya.
Turut hadir narasumber dalam diskusi tersebut yakni Budayawan dan Pejuang Reformasi 1996-1998, Erros Djarot, Pengamat Politik sekaligus Dosen FISIP Unair Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman, Wakil Ketua KPK 2016-2019 Saut Situmorang, hingga Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun.
