Berita

Mantan Sekjen PKB Lukman Edy di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (31/7)/RMOL

Politik

Mantan Sekjen PKB: Tata Kelola Keuangan Cak Imin Tidak Transparan

RABU, 31 JULI 2024 | 16:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Mantan Sekjen PKB Lukman Edy mengaku dicecar oleh tim dari PBNU yang digawangi Waketum PBNU Kiai Amin Said Husni terkait gaya kepemimpinan Muhaimin Iskandar selama 19 tahun menjadi Ketum PKB.

"PBNU tadi juga mengejar saya seperti apa sih kepemimpinan Cak Imin di DPP itu, apa namanya tata kelola partai itu seperti apa sih," kata Lukman Edy usai dipanggil PBNU terkait kisruh dengan PKB di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (31/7).

Lantas, Lukman Edy mengurai PKB selama kepemimpinan Muhaimin Iskandar, tidak pernah transparan soal tata kelola keuangan partai.


"Saya bilang saya jujur saja saya katakan bahwa hal yang paling substansial di internal PKB itu adalah tata kelola keuangan yang tidak transparan dan tidak akuntabel, keuangan fraksi, keuangan dana Pemilu dana pileg dana Pilpres sampai sekarang dana Pilkada itu tidak transparan dan tidak akuntabel," tegasnya.

Dia menambahkan PKB tidak pernah mengaudit dan tidak pernah mempertanggungjawabkan keuangannya kepada konstituen selama dipimpin Cak Imin.

"Tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada forum-forum pertanggungjawaban seperti Muktamar atau rapat-rapat dan sebagainya, tidak pernah ada pembahasan itu," jelasnya.

"Bagi internal PKB hari ini soal keuangan itu soal yang soal yang sangat rahasia soal yang sangat tertutup, tidak boleh diungkit-ungkit," ungkap dia.

Pengalaman Lukman sebagai sekjen, keuangan PKB itu seharusnya selalu dilaporkan dalam forum Muktamar. Tetapi pada Muktamar Bali 2019 tidak ada laporan tersebut.

"Layaknya laporan keuangan itu dilaporkan di muktamar. Tapi di Muktamar Bali tidak ada forum pertanggungjawaban laporan keuangan," tutupnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya