Berita

Mantan Sekjen PKB Lukman Edy di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (31/7)/RMOL

Politik

Mantan Sekjen PKB: Tata Kelola Keuangan Cak Imin Tidak Transparan

RABU, 31 JULI 2024 | 16:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Mantan Sekjen PKB Lukman Edy mengaku dicecar oleh tim dari PBNU yang digawangi Waketum PBNU Kiai Amin Said Husni terkait gaya kepemimpinan Muhaimin Iskandar selama 19 tahun menjadi Ketum PKB.

"PBNU tadi juga mengejar saya seperti apa sih kepemimpinan Cak Imin di DPP itu, apa namanya tata kelola partai itu seperti apa sih," kata Lukman Edy usai dipanggil PBNU terkait kisruh dengan PKB di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (31/7).

Lantas, Lukman Edy mengurai PKB selama kepemimpinan Muhaimin Iskandar, tidak pernah transparan soal tata kelola keuangan partai.


"Saya bilang saya jujur saja saya katakan bahwa hal yang paling substansial di internal PKB itu adalah tata kelola keuangan yang tidak transparan dan tidak akuntabel, keuangan fraksi, keuangan dana Pemilu dana pileg dana Pilpres sampai sekarang dana Pilkada itu tidak transparan dan tidak akuntabel," tegasnya.

Dia menambahkan PKB tidak pernah mengaudit dan tidak pernah mempertanggungjawabkan keuangannya kepada konstituen selama dipimpin Cak Imin.

"Tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada forum-forum pertanggungjawaban seperti Muktamar atau rapat-rapat dan sebagainya, tidak pernah ada pembahasan itu," jelasnya.

"Bagi internal PKB hari ini soal keuangan itu soal yang soal yang sangat rahasia soal yang sangat tertutup, tidak boleh diungkit-ungkit," ungkap dia.

Pengalaman Lukman sebagai sekjen, keuangan PKB itu seharusnya selalu dilaporkan dalam forum Muktamar. Tetapi pada Muktamar Bali 2019 tidak ada laporan tersebut.

"Layaknya laporan keuangan itu dilaporkan di muktamar. Tapi di Muktamar Bali tidak ada forum pertanggungjawaban laporan keuangan," tutupnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

UPDATE

Tiga Jaksa di Banten Diberhentikan Usai jadi Tersangka Dugaan Pemerasan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:59

Bakamla Kukuhkan Pengawak HSC 32-05 Tingkatkan Keamanan Maritim

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:45

Ketum HAPPI: Tata Kelola Sempadan Harus Pantai Kuat dan Berkeadilan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:05

11 Pejabat Baru Pemprov DKI Dituntut Bekerja Cepat

Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:51

Koperasi dan Sistem Ekonomi Alternatif

Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:24

KN Pulau Dana-323 Bawa 92,2 Ton Bantuan ke Sumatera

Sabtu, 20 Desember 2025 | 03:50

Mutu Pangan SPPG Wongkaditi Barat Jawab Keraguan Publik

Sabtu, 20 Desember 2025 | 03:25

Korban Bencana yang Ogah Tinggal di Huntara Bakal Dikasih Duit Segini

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:59

Relawan Pertamina Jemput Bola

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:42

Pramono dan Bang Doel Doakan Persija Kembali Juara

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:25

Selengkapnya