Berita

Mantan Sekjen PKB Lukman Edy di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (31/7)/RMOL

Politik

Mantan Sekjen PKB: Tata Kelola Keuangan Cak Imin Tidak Transparan

RABU, 31 JULI 2024 | 16:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Mantan Sekjen PKB Lukman Edy mengaku dicecar oleh tim dari PBNU yang digawangi Waketum PBNU Kiai Amin Said Husni terkait gaya kepemimpinan Muhaimin Iskandar selama 19 tahun menjadi Ketum PKB.

"PBNU tadi juga mengejar saya seperti apa sih kepemimpinan Cak Imin di DPP itu, apa namanya tata kelola partai itu seperti apa sih," kata Lukman Edy usai dipanggil PBNU terkait kisruh dengan PKB di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (31/7).

Lantas, Lukman Edy mengurai PKB selama kepemimpinan Muhaimin Iskandar, tidak pernah transparan soal tata kelola keuangan partai.


"Saya bilang saya jujur saja saya katakan bahwa hal yang paling substansial di internal PKB itu adalah tata kelola keuangan yang tidak transparan dan tidak akuntabel, keuangan fraksi, keuangan dana Pemilu dana pileg dana Pilpres sampai sekarang dana Pilkada itu tidak transparan dan tidak akuntabel," tegasnya.

Dia menambahkan PKB tidak pernah mengaudit dan tidak pernah mempertanggungjawabkan keuangannya kepada konstituen selama dipimpin Cak Imin.

"Tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada forum-forum pertanggungjawaban seperti Muktamar atau rapat-rapat dan sebagainya, tidak pernah ada pembahasan itu," jelasnya.

"Bagi internal PKB hari ini soal keuangan itu soal yang soal yang sangat rahasia soal yang sangat tertutup, tidak boleh diungkit-ungkit," ungkap dia.

Pengalaman Lukman sebagai sekjen, keuangan PKB itu seharusnya selalu dilaporkan dalam forum Muktamar. Tetapi pada Muktamar Bali 2019 tidak ada laporan tersebut.

"Layaknya laporan keuangan itu dilaporkan di muktamar. Tapi di Muktamar Bali tidak ada forum pertanggungjawaban laporan keuangan," tutupnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Gencatan Senjata Iran-AS Hampir Berakhir, Milisi Irak Siaga Penuh

Selasa, 21 April 2026 | 08:19

Dolar AS Terkoreksi: Investor Mulai Lepas Aset Safe-Haven

Selasa, 21 April 2026 | 08:06

Sinergi BNI dan Perempuan NTT: Mengubah Daun Lontar Menjadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 21 April 2026 | 07:48

Tim Cook Mundur sebagai CEO Apple

Selasa, 21 April 2026 | 07:35

Refleksi 4 Tahun Prudential Syariah: Mengubah Paradigma Deteksi Dini Kanker

Selasa, 21 April 2026 | 07:27

Emas Dunia Masih Sulit Bangkit di Tengah Kenaikan Harga Minyak

Selasa, 21 April 2026 | 07:16

Kerja Sama Polri-PBB Pertegas Posisi RI dalam Misi Perdamaian Dunia

Selasa, 21 April 2026 | 07:10

Bursa Eropa Merah, Sektor Penerbangan Paling Terpukul

Selasa, 21 April 2026 | 07:05

Relawan Protes JK Asal Klaim soal Jokowi Presiden

Selasa, 21 April 2026 | 06:51

Politik Angka vs Realitas Ekologi: Sungai Tak Bisa Dipimpin Statistik

Selasa, 21 April 2026 | 06:29

Selengkapnya