Berita

Penumpang di halte bus/RMOL

Bisnis

Angkutan Massal BRT Bandung Raya Bakal Dibangun pada 2025, Anggaran Capai Rp1,3 T

RABU, 31 JULI 2024 | 13:38 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan proyek pembangunan angkutan massal, Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya, akan dimulai pada tahun 2025 mendatang.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub Irjen Pol Risyapudin Nursin mengatakan pembangunan BRT ini akan dilaksanakan dalam tiga tahap yang meliputi kawasan Bandung Raya.

Tahap pertama akan dilakukan pada 2025, tahap kedua pada 2026 dan terakhir pada tahun 2027. 


"Pembangunan ini memerlukan suatu koordinasi antara Kementerian Perhubungan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun kabupaten dan kota,” kata Risyapudin di Bandung, Selasa (30/7).

Dia mengatakan pada pembangunan tahap pertama ini BRT Bandung Raya akan mempunyai jalur khusus sepanjang 21 kilometer yang terbentang dari Kabupaten Bandung Barat hingga Kota Bandung.

“Dalam waktu dekat kita akan membangun angkutan transportasi massal dengan skema BRT di wilayah Jawa Barat dari mulai Cimahi, Padalarang sampai dengan Sumedang kurang lebih 21 kilometer,” katanya.

Adapun pembangunan infrastruktur hingga penyediaan sistem akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Sementara pengoperasiannya akan diserahkan kepada pemerintah daerah.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Koswara lima koridor Trans Metro Pasundan yang ada saat ini akan terintegrasi dengan BRT Bandung Raya. 

Layanan lima koridor tersebut berada di Kota Bandung hingga ke Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung.

Pembangunannya sendiri ditaksir akan memakan anggaran Rp1,3 triliun untuk ratusan armada.

"Perencanaan total ada 21 koridor, armada itu sekitar 450-an belum feedernya. Total anggaran Rp1,3 triliun untuk infrastruktur," tutur Koswara.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya