Berita

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja memberikan arahan usai melantik Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Jakarta, Senin (29/7)/Ist

Bawaslu

Ketua Bawaslu Ingatkan Panwaslih Jaga Integritas

SELASA, 30 JULI 2024 | 18:45 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Integritas panitia pengawasan pemilihan (Panwaslih) menjadi satu hal yang diharapkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI).

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menerangkan, integritas menjadi satu hal yang harus dipegang teguh oleh seluruh Panwaslih di berbagai daerah.

Menurutnya, terdapat Panwaslih yang rawan ditekan oleh pihak luar terutama elite politik, yaitu Panwaslih di yang bertugas di wilayah kabupaten/kota di Aceh.


Pasalnya, para Panwaslih di Aceh dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Khusus (DPRK), namun dilantik oleh Bawaslu RI.

"Walaupun teman-teman dipilih oleh DPRK hubungan tersebut tidak mencederai atau melanggar kode etik penyelenggara pemilu," ujar Bagja dalam keterangan yang diterima redaksi pada Selasa (30/7).

Dia menegaskan, jajaran Panwaslih harus mengetahui batasan ketika berkomunikasi dengan elite politik, supaya tidak terjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

"Bersahabat silakan, tidak ada batasan untuk itu. Namun ada batasan ketika anda menjadi pejabat publik maka Batasan terhadap etika organisasi Panwaslih itu berlaku juga untuk teman-teman semua," tuturnya.

Selain itu, Bagja juga memerintahkan anggota Panwaslih terlantik untuk segera melakukan fungsi-fungsi pengawasan. Hal ini disebabkan, tahapan pemilihan kepala daerah yang saat ini sudah berjalan dalam pemutakhiran data pemilih (mutarlih).

"Setelah itu teman-teman melakukan fungsi pengawasan mulai saat ini. Silakan melakukan fungsi pengawasan mutarlih dan jangan lupa nanti tanggal 22 Agustus ada pendaftaran calon bupati/wali kota yang wajib diawasi," ucapnya mengimbau.

Lebih lanjut, Anggota Bawaslu RI dua periode itu mengingatkan para anggota Panwaslih untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak.

"Jangan kemudian tidak berkomunikasi karena sama-sama organisasi Panwas yang bertanggung jawab ke Bawaslu RI," tambah Bagja.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya