25 Tahun Berkuasa, Raja Maroko Berhasil Tangani Krisis Air

Selama 25 tahun memimpin, Raja Maroko Mohammed VI telah menghasilkan berbagai capaian, salah satunya yang terbesar dan masih berlangsung ialah penanganan krisis air.

Di acara peringatan 25 tahun kenaikan takhta pada Senin (29/7), Raja Mohammed VI menyoroti krisis air sebagai tantangan serius yang dihadapi Maroko saat ini.

"Kekeringan selama enam tahun berturut-turut telah berdampak besar pada cadangan air dan air tanah, membuat situasi air semakin rapuh dan kompleks," ujarnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Raja mendesak agar semua Penyediaan Air Minum dan Air Irigasi 2020-2027 dilaksanakan secara optimal.

"Saya ingin menekankan pemutakhiran mekanisme kebijakan air nasional secara berkala,menyediakan air minum bagi seluruh warga negara, dan memobilisasi setidaknya 80 persen air irigasi yang dibutuhkan," tegasnya.

Raja mendorong agar proyek bendungan raksasa segera diselesaikan karena dapat menampung air hingga satu miliar meter kubik.

Kemudian yang tak kalah penting adalah mempercepat pembangunan pabrik desalinasi air laut, sesuai dengan program yang ditetapkan untuk tujuan ini.

"Proyek ini  bertujuan untuk memproduksi lebih dari 1,7 miliar meter kubik per tahun. ada tahun 2030, Maroko akan memenuhi lebih dari separuh kebutuhan air minumnya berkat pabrik desalinasi ini," ungkap Raja.

Raja Mohammed VI mengungkap pabrik desalinasi yang dibangun akan menggunakan energi bersih, sehingga mereka perlu segera menyelesaikan  proyek konektivitas listrik untuk mentransfer energi terbarukan dari provinsi selatan ke wilayah tengah dan utara negara.

"Saya menyerukan pengembangan industri desalinasi air nasional serta kursus untuk pelatihan insinyur dan teknisi khusus," ujarnya.

Selain itu, Raja juga mengimbau warga agar menggunakan air secukupnya dan tidak melakukan pemborosan. Sebab melestarikan air merupakan tanggung jawab nasional dan demi kepentingan bangsa.

"Saya menghimbau kepada otoritas terkait untuk bersikap lebih tegas dalam melindungi sumber daya air negara, membentuk polisi air, dan mengurangi penggunaan air yang berlebihan serta praktik pemompaan air yang kacau," pungkasnya.