Berita

Benny Wullur/Ist

Hukum

Benny Wullur: Presiden, Kapolri dan Panglima TNI Harus Turun Tangan Terkait Permasalahan SMAK Dago

SELASA, 30 JULI 2024 | 12:31 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Perbuatan sekelompok orang dari suatu ormas yang berusaha menyerobot dan menduduki lahan SMAK Dago, Bandung, sangat disayangkan. 

Pengacara kondang Benny Wullur, kuasa hukum dari Yayasan Badan Pembina Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (YBPSMKJB) atau SMAK Dago, menegaskan ada tindakan pengerahan massa lewat ormas tersebut, seolah ingin menguasai lahan SMAK Dago yang secara hukum telah sah menjadi milik YBPSMKJB. 

Ia mengatakan tindakan tersebut sangat melanggar hukum dan menduga keberanian sekelompok ormas tersebut karena adanya bekingan dari oknum anggota TNI. 
 

 
Dalam tayangan channel Youtobe Benny Law, ia mengungkapkan, bahwa ada oknum TNI yang diduga membekingi penyerobotan lahan SMAK DAGO. 

"Mohon tindakan tegas Panglima TNI dan POLRI!" ujarnya. 

Ratusan orang dari sekelompok ormas itu menduduki dan menyerobot lahan SMAK Dago sejak Sabtu tengah malam (27/7). 

"Kami sangat menyayangkan adanya dugaan keterlibatan dari oknum TNI yang seharusnya bertugas untuk mengamankan negara, tetapi menurut dugaan kita, justru melakukan pembiaran," papar Benny. 

"Kita tahu lahan tersebut sudah dimenangkan YBPSMKJB atau SMAK Dago yang memiliki hak prioritas oleh negara karena YBPSMKJB juga sudah menyelesaikan kewajibannya kepada negara," ungkap Benny. 

Benny mengatakan, lahan milik YBPSMKJB tersebut digunakan untuk kepentingan pendidikan anak-anak generasi penerus bangsa. Peristiwa penyerangan tersebut, bisa membuat anak-anak menjadi trauma, tidak bisa sekolah, bahkan bisa menjadi stress dan ketakutan karena sekolah mereka diserang dan diduduki oleh sekelompok ormas yang dibacking oleh oknum tentara.

"Apakah ada surat tugas untuk para oknum tersebut untuk menduduki lahan dari SMAK Dago?" ujar Benny. 

Diduga peristiwa penyerangan tersebut terkait dengan perkara sengketa tanah yang telah berlangsung bertahun-tahun. 

Kasus bermula pada 2011 ketika Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) yang mengaku sebagai kelanjutan atau penerus dari Perkumpulan Belanda Het Christelijk Lyceum (HCL). Pada zaman penjajahan Belanda, perkumpulan ini adalah pemilik lahan SMAK Dago di Jalan Ir H Djuanda, Bandung.

Setelah aset bekas Belanda dinasionalisasi, termasuk SMAK Dago, lahan tersebut menjadi milik negara. YBPSMKJB) mengklaim telah membeli lahan dari negara secara resmi. Lahan tersebut pun ditempati oleh SMAK Dago hingga sekarang.

"Kami sendiri sudah menangkan pekara di mana pemilikan dari PLK yang dikatakan penerus dari HCL itu dinyatakan tidak benar atau palsu. Salah satu pelakunya sudah dihukum yang bernama Gustav Pattfpeilohy sedangkan untuk Edward Soeryadjaya dan Maria Goretti belum di hukum hingga sekarang ini", jelas Benny. 

Ia pun meminta perhatian pemerintah terkait kasus tersebut. 

"Kepada Bapak Presiden RI, Bapak Kalpori, Bapak Panglima TNI, untuk segera turun tangan membantu menyelesaikan masalah ini. Mau jadi apa negara kita jika hukum yang ada di negara ini tidak berlaku dan hukum yang berlaku malah hukum rimba, sehingga ini kedepannya akan menjadi contoh yang tidak baik atau buruk yang generasi bangsa kedepannya," kata Benny.

Benny mengaku telah menyiapkan surat-surat pengaduan secara resmi, berharap pemerintah bisa menindak oknum aparat yang melakukan pembiaran terhadap kekerasan.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya