Berita

Benny Wullur/Ist

Hukum

Benny Wullur: Presiden, Kapolri dan Panglima TNI Harus Turun Tangan Terkait Permasalahan SMAK Dago

SELASA, 30 JULI 2024 | 12:31 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Perbuatan sekelompok orang dari suatu ormas yang berusaha menyerobot dan menduduki lahan SMAK Dago, Bandung, sangat disayangkan. 

Pengacara kondang Benny Wullur, kuasa hukum dari Yayasan Badan Pembina Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (YBPSMKJB) atau SMAK Dago, menegaskan ada tindakan pengerahan massa lewat ormas tersebut, seolah ingin menguasai lahan SMAK Dago yang secara hukum telah sah menjadi milik YBPSMKJB. 

Ia mengatakan tindakan tersebut sangat melanggar hukum dan menduga keberanian sekelompok ormas tersebut karena adanya bekingan dari oknum anggota TNI. 
 

 
Dalam tayangan channel Youtobe Benny Law, ia mengungkapkan, bahwa ada oknum TNI yang diduga membekingi penyerobotan lahan SMAK DAGO. 

"Mohon tindakan tegas Panglima TNI dan POLRI!" ujarnya. 

Ratusan orang dari sekelompok ormas itu menduduki dan menyerobot lahan SMAK Dago sejak Sabtu tengah malam (27/7). 

"Kami sangat menyayangkan adanya dugaan keterlibatan dari oknum TNI yang seharusnya bertugas untuk mengamankan negara, tetapi menurut dugaan kita, justru melakukan pembiaran," papar Benny. 

"Kita tahu lahan tersebut sudah dimenangkan YBPSMKJB atau SMAK Dago yang memiliki hak prioritas oleh negara karena YBPSMKJB juga sudah menyelesaikan kewajibannya kepada negara," ungkap Benny. 

Benny mengatakan, lahan milik YBPSMKJB tersebut digunakan untuk kepentingan pendidikan anak-anak generasi penerus bangsa. Peristiwa penyerangan tersebut, bisa membuat anak-anak menjadi trauma, tidak bisa sekolah, bahkan bisa menjadi stress dan ketakutan karena sekolah mereka diserang dan diduduki oleh sekelompok ormas yang dibacking oleh oknum tentara.

"Apakah ada surat tugas untuk para oknum tersebut untuk menduduki lahan dari SMAK Dago?" ujar Benny. 

Diduga peristiwa penyerangan tersebut terkait dengan perkara sengketa tanah yang telah berlangsung bertahun-tahun. 

Kasus bermula pada 2011 ketika Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) yang mengaku sebagai kelanjutan atau penerus dari Perkumpulan Belanda Het Christelijk Lyceum (HCL). Pada zaman penjajahan Belanda, perkumpulan ini adalah pemilik lahan SMAK Dago di Jalan Ir H Djuanda, Bandung.

Setelah aset bekas Belanda dinasionalisasi, termasuk SMAK Dago, lahan tersebut menjadi milik negara. YBPSMKJB) mengklaim telah membeli lahan dari negara secara resmi. Lahan tersebut pun ditempati oleh SMAK Dago hingga sekarang.

"Kami sendiri sudah menangkan pekara di mana pemilikan dari PLK yang dikatakan penerus dari HCL itu dinyatakan tidak benar atau palsu. Salah satu pelakunya sudah dihukum yang bernama Gustav Pattfpeilohy sedangkan untuk Edward Soeryadjaya dan Maria Goretti belum di hukum hingga sekarang ini", jelas Benny. 

Ia pun meminta perhatian pemerintah terkait kasus tersebut. 

"Kepada Bapak Presiden RI, Bapak Kalpori, Bapak Panglima TNI, untuk segera turun tangan membantu menyelesaikan masalah ini. Mau jadi apa negara kita jika hukum yang ada di negara ini tidak berlaku dan hukum yang berlaku malah hukum rimba, sehingga ini kedepannya akan menjadi contoh yang tidak baik atau buruk yang generasi bangsa kedepannya," kata Benny.

Benny mengaku telah menyiapkan surat-surat pengaduan secara resmi, berharap pemerintah bisa menindak oknum aparat yang melakukan pembiaran terhadap kekerasan.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

KPK Panggil 13 Saksi Kasus Mantan Wamen Imipas Silmy Karim

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:22

Gugatan PT KSS, Ahli Nilai Keputusan Kemenhub Timbulkan Konsekuensi Hukum

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:21

Mengenal Taufik Hidayat, Lelaki Paling Kejam Abad Ini

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:12

Laporan HAM PBB Sebut Israel Sengaja Targetkan Anak-Anak Palestina

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:01

Jakarta 499 Tahun: Birokrasi Modern Belum Cukup Tanpa Perspektif HAM.

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:00

BKKBN: 8,1 Juta Keluarga di Indonesia Berisiko Stunting

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:41

Kisah Mantri Perempuan BRI Tempuh Pegunungan Toraja untuk Layani Nasabah di Wilayah 3T

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:29

Konbes–Munas NU Ploso Diwarnai Aksi Intimidasi dan Motif Kepentingan Pribadi

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:28

Prabowo Dianugerahi Lencana Emas Adi Bakti Tani-Nelayan Maha Utama

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:24

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Bupati Muara Enim Edison

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:18

Selengkapnya