Berita

Kolase Cak Imin vs Gus Yahya/RMOLJatim

Politik

Sulit Kembalikan PKB ke Jalur PBNU Sekarang

SELASA, 30 JULI 2024 | 11:39 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Mengembalikan marwah Nahdlatul Ulama (NU) sebelum munculnya PKB, dipastikan akan sulit dilakukan. 

Pasalnya, kemelekatan warga NU terhadap PKB tidak akan bisa dipisahkan, mengingat Ketua Umum PBNU saat itu KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mendirikan PKB usai Reformasi 1998.

Alhasil, NU dan PKB pun bagai pinang dibelah dua sebagai kendaraan politik dan budaya dalam memperjuangkan prinsip-prinsip keislaman dan keindonesiaan.


Bisa jadi saat itu (era Gus Dur) arah politik PBNU juga merupakan kiblat PKB dan sebaliknya.    

Namun PBNU dulu (era Gus Dur) tentunya berbeda dengan era saat ini. Begitu juga dengan PKB yang saat ini dipimpin oleh keponakan Gus Dur, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. 

Analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menuturkan PKB telah menjelma sebagai partai politik besar dengan basis nahdliyin di Indonesia yang di dalamnya terdapat sejumlah kader NU.

"Tidak gampang atau agak sulit mengembalikan NU ke jalur PBNU sekarang. Karena PKB ya PKB, PBNU ya PBNU," kata Adi ketika berbincang dengan RMOL, Selasa (30/7).

Menurutnya, pernyataan saling serang antara PBNU dan PKB, merupakan babak baru dari perseteruan dua kubu yakni Gusdurian dan Cak Imin.

Sebab, pada era kepemimpinan KH. Said Aqil Siradj, PKB dan PBNU merupakan dua entitas yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Kemudian, setelah pergantian kepemimpinan dan struktur di tangan KH. Yahya Cholil Staquf serta sekjen Saifullah Yusuf (Gus Ipul), muncul titik hubungan yang tidak harmonis antara PBNU dan PKB.

"Saya kira ini babak lanjut perseteruan PBNU di era saat ini dengan PKB," ungkapnya.

Dia menambahkan, ketika muncul panitia 5 terkait dengan upaya mengevaluasi PKB supaya kembali ke PBNU, hubungan itu semakin memanas.

"Karena apapun judulnya, PKB sudah menjelma sebagai komunitas politik, sebagai partai," tutupnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya