Bustami Hamzah Lawan Terkuat Mualem di Pilgub Aceh 2024

Pengamat politik dari Universitas Malikul Saleh (Unimal), M Akmal mengatakan, Bustami yang saat ini menduduki posisi Penjabat (Pj) Gubernur Aceh sebagai rival atau lawan terkuat Muzakkir Manaf alias Mualem dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Aceh 2024 mendatang. 

Hal tersebut dapat dilihat dari sikap dan dukungan relawan dan simpatisan Bustami.

"Kalau saya pribadi melihat hari ini, karena isu pak Bustami makin terkuak, rival terkuat Mualem ya Bustami. Kalau saya dapat mengatakan, Bustami itu kuda hitam, Mualem itu kuda putih, ini contoh saja," kata M Akmal usai dialog interaktif Carut Marut Pencalonan Gubernur Aceh" Adakah Rival Muzakkir Manaf", di Banda Aceh, Senin (29/7).

"Kalau saya pribadi melihat hari ini, karena isu pak Bustami makin terkuak, rival terkuat Mualem ya Bustami. Kalau saya dapat mengatakan, Bustami itu kuda hitam, Mualem itu kuda putih, ini contoh saja," kata M Akmal usai dialog interaktif Carut Marut Pencalonan Gubernur Aceh" Adakah Rival Muzakkir Manaf", di Banda Aceh, Senin (29/7).

Menurut Akmal, jika Mualem mempunyai lawan yang kuat dalam Pilkada mendatang itu merupakan hal yang baik. Dengan begitu, Mualem mempunyai sistem perlawanan yang kuat juga.

"Mualem punya rival yang kuat, dan itu bagus, jadi dia akan punya suatu sistem perlawanan yang kuat, kalau beliau (Bustami) setuju mundur, kita juga bangga," ujar Akmal.

Akmal, melihat dari kondisi saat ini, Mualem diperkirakan akan mengambil Calon Wakil Gubernur (Cawagub) dari internal Partai Aceh (PA). Namun meskipun begitu, politik sangat dinamis bisa jadi Cawagub yang akan bersanding dengan Mualem diluar internal PA.

"Tapikan politik bisa berubah pada last minute, itu bisa jadi Mualem  mengambil Wakil di luar itu," ujar pria yang juga Dosen Politik ini.

Akmal juga berpandangan, bahwa dengan perubahan perpolitikan di Indonesia saat ini, maka gagasan dari seorang Calon Gubernur (Cagub) tidak akan mempengaruhi elektabilitas maupun elektoral politik seseorang calon. Menurutnya yang dapat mempengaruhi itu semua adalah money politik (Politik uang).

"Ujung - ujungnya duit, kita mau larang masyarakat tidak terima amplop, tidak bisa, karena 60 persen pemilih ya mereka di desa," pungkasnya.