Berita

Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024, Nusron Wahid/RMOL

Politik

Nusron Wahid Minta PBNU Fokus Urus Umat dan Pesantren

SENIN, 29 JULI 2024 | 14:32 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Panitia Khusus Hak Angket Haji 2024, Nusron Wahid, meminta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk fokus mengurus umat dan pesantren saja. Tidak perlu membuat pernyataan yang menuai polemik di masyarakat.

Wakil Ketua Umum PBNU 2021-2023 ini juga mengimbau agar semua elemen kelembagaan, baik organisasi kemasyarakatan (Ormas) maupun lembaga negara untuk saling menghormati hak masing-masing.

“Sebaiknya antarelemen saling menghormati haknya. PBNU fokus urus umat dan pesantren. Soal Pansus Hak Angket (Haji) sudah ada mekanisme dan aturannya di DPR. Ini urusan DPR dengan Menteri Agama," kata Nusron Wahid kepada wartawan, Senin (29/7).


Legislator dari Fraksi Golkar ini menegaskan, pernyataan Ketua PBNU KH Yahya Cholil Staquf yang menuding DPR membentuk pansus karena urusan pribadi tidaklah tepat.

"Tidak ada kaitannya dengan yang lain, termasuk PBNU yang bukan bagian dari pemerintahan. Apalagi jika dibawa pada sentimen pribadi, tidak pada tempatnya," tegasnya.

Lebih lanjut Nusron menjelaskan, DPR dalam melakukan haknya membentuk Pansus Angket Haji pasti memiliki indikasi, data, dan landasan hukum yang kuat. Data-data tersebut nantinya akan diverifikasi dan dibuktikan dalam proses angket yang berjalan. 

“Kalau memang haji tidak dianggap masalah dan baik-baik saja tentu tidak akan ada Pansus Haji. Ini proses biasa, proses dialektika data dan fakta antara DPR dan menteri agama," ucapnya.

"Kita ikuti saja prosesnya dengan transparan dan akuntabel supaya tidak menimbulkan fitnah dan rumor antara DPR dan Kementerian Agama," demikian Nusron Wahid.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya