Berita

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra sekaligus Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin/RMOL

Politik

Cak Imin Tegaskan Pansus Haji Tak Ada Kaitan dengan PKB dan NU

SENIN, 29 JULI 2024 | 13:47 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menegaskan bahwa Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji dibentuk atas inisiatif Komisi VIII DPR RI. 

Pansus ini bermula dari kekecewaan Komisi VIII terhadap Kementerian Agama yang dianggap tertutup dalam memberikan data dan keterangan yang memadai terkait penyelenggaraan haji.

"Ketertutupan Kementerian Agama membuat Komisi VIII sepakat membongkar data yang tertutup itu melalui Pansus Angket," jelas Cak Imin melalui akun X pribadinya, Senin (29/6).

"Terutama terkait penggunaan visa haji reguler yang tidak diberikan kepada jemaah yang sudah antre berpuluh tahun," sambung Ketua Umum PKB itu.

Tak hanya itu, Cak Imin juga menekankan bahwa Pansus Angket Haji tidak ada kaitannya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atau Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). 

"Enggak ada urusannya dengan PKB atau PBNU. Paham!" tegasnya.

Cak Imin juga menegaskan, pembentukan Pansus Angket Haji ini murni merupakan urusan pekerjaan Komisi VIII yang ingin memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan visa haji. 

"Fokus kita adalah apakah terjadi penyelewengan penggunaan visa haji," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya menanggapi pembentukan Pansus Angket Haji DPR. Dia menduga pembentukan itu atas dasar masalah pribadi karena Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas merupakan adik Ketum PBNU.

"Nah ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita pansus haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi, ini jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya misalnya gitu. Itu kan masalah," ujar Gus Yahya usai Rapat Pleno PBNU di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (28/7).

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Jokowi Tak Serius Dukung RK-Suswono

Jumat, 29 November 2024 | 08:08

Ferdian Dwi Purwoko Tetap jadi Kesatria

Jumat, 29 November 2024 | 06:52

Pergantian Manajer Bikin Kantong Man United Terkuras Rp430 Miliar

Jumat, 29 November 2024 | 06:36

Perolehan Suara Tak Sesuai Harapan, Andika-Hendi: Kami Mohon Maaf

Jumat, 29 November 2024 | 06:18

Kita Bangsa Dermawan

Jumat, 29 November 2024 | 06:12

Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Subsidi, Harga EV Diprediksi Tetap Kompetitif

Jumat, 29 November 2024 | 05:59

PDIP Akan Gugat Hasil Pilgub Banten, Tim Andra Soni: Enggak Masalah

Jumat, 29 November 2024 | 05:46

Sejumlah Petahana Tumbang di Pilkada Lampung, Pengamat: Masyarakat Ingin Perubahan

Jumat, 29 November 2024 | 05:31

Tim Hukum Mualem-Dek Fadh Tak Gentar dengan Gugatan Paslon 01

Jumat, 29 November 2024 | 05:15

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen, KPU Kota Bekasi Dinilai Gagal

Jumat, 29 November 2024 | 04:56

Selengkapnya