Kolase logo PKB dan PBNU/net
Hubungan antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali memanas.
PBNU pun membentuk tim 5 atau panitia khusus (pansus) untuk merebut kembali PKB karena dianggap sudah menyimpang.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menyatakan bahwa ketegangan ini merupakan kelanjutan dari perseteruan yang telah berlangsung sejak pergantian kepemimpinan di PBNU.
"Saya kira ini bagian dari babak lanjut perseteruan PBNU di era saat ini dengan PKB. Dulu, PBNU di era Kiai Said Aqil dan PKB adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Di mana ada PKB, di situ ada PBNU," ujar Adi kepada
RMOL di Jakarta, Senin (29/7).
Namun, Adi menjelaskan bahwa hubungan harmonis tersebut berubah setelah pergantian ketua umum dan struktur kepengurusan PBNU, terutama di era kepemimpinan Yahya Cholil Staquf dan Sekjen Saifullah Yusuf. PBNU dan PKB kini dua entitas yang berbeda.
"Publik menengarai ini karena Gus Yahya dan Gus Ipul adalah loyalis Gus Dur yang sejak lama tidak akur dengan Cak Imin. Jadi ketika muncul pansus terkait upaya mengevaluasi PKB supaya kembali ke PBNU, maka hubungan kembali memanas," lanjut Adi.
Adi menekankan bahwa meskipun PKB lahir dari rahim NU, dalam perkembangannya, PKB telah menjadi entitas politik yang diatur oleh undang-undang partai dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga (AD/ART).
"Apapun judulnya, PKB adalah partai politik. Jadi dalam konteks itu tidak gampang atau sulit mengembalikan PKB ke NU yang sekarang. Kalaupun ada pansus, saya kira PBNU secara struktural bukan bagian dari PKB. Begitu pun sebaliknya, PKB bukan bagian dari NU," tegas Adi.
Analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu menambahkan, dengan adanya ketegangan ini, publik menanti bagaimana langkah selanjutnya dari kedua pihak dalam menyelesaikan perseteruan yang terus berlanjut.
"Secara kultural, Nahdliyin pilihan politiknya adalah PKB. Tapi PKB adalah parpol yang punya struktur kepengurusan yang tentunya beda dengan PBNU yang sebatas ormas," tutup Adi.
