Nusron: Mohon Maaf Gus Yahya, DPR Tidak Mengenal Masalah Pribadi

Kecurigaan Ketua PBNU KH. Yahya Cholil Staquf soal pembentukan Pansus Hak Angket Haji 2024 karena urusan pribadi dan pribadi Menteri Agama ditepis anggota pansus dari Fraksi Golkar Nusron Wahid.

Nusron menegaskan bahwa Pansus Angket Haji bukanlah keputusan pribadi-pribadi anggota, melainkan keputusan resmi dalam rapat paripurna yang disetujui fraksi-fraksi di DPR.

“Saya mohon maaf kepada Ketua Umum PBNU Gus Yahya Staquf. Di DPR tidak mengenal masalah pribadi," tegas Nusron Wahid kepada wartawan, Senin (29/7).

Menurutnya, semua pejabat yang melanggar undang-undang perlu dikoreksi oleh DPR.

"Siapapun Menteri Agama atau pejabat publik yang ugal-ugalan menjalankan pemerintahan dan diduga melanggar undang-undang, DPR sesuai tugasnya dalam pengawasan pasti menggunakan hak konstitusionalnya, jadi akan tetap di-Pansus," tegasnya.

Anggota Komisi VI DPR ini menegaskan kembali bahwa pembentukan pansus karena adanya sentimen negatif terhadap PBNU maupun Menag Yaqut Cholil Qoumas.

"Sekali lagi bukan sentimen pribadi karena kebetulan menterinya adik Ketua Umum PBNU,” tandasnya.