Berita

Siswa sekolah di Jakarta/Ist

Nusantara

Jakarta Bisa Zero Angka Putus Sekolah, Ini Syaratnya

SENIN, 29 JULI 2024 | 05:26 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pemprov DKI Jakarta didesak segera menerapkan sekolah swasta gratis di Jakarta. Hal ini diperlukan agar kesetaraan pendidikan baik di sekolah negeri maupun swasta bisa terwujud dengan baik.

Ketua Umum Pemuda Indonesia Cinta Tanah Air (PITA), Ervan Purwanto mengatakan, dengan pendidikan gratis di sekolah negeri dan swasta, maka semua warga bisa merasakan kehadiran pemerintah atas permasalahan yang terjadi di masyarakat.

"Saat ini, tidak sedikit warga kurang mampu yang harus bersekolah di swasta karena tidak diterima di sekolah negeri dengan berbagai factor," kata Ervan dikutip Senin (29/7).


"Jangan sampai pendidikan anak yang sangat penting ini menjadi beban bagi keluarga kurang mampu karena kalau di swasta harus membayar," sambungnya.

Ervan menjelaskan, pendidikan gratis akan memberikan kepastian agar anak-anak di Jakarta lebih memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan setidaknya hingga jenjang SMA atau sederajat.

"Saya yakin Jakarta bisa zero angka putus sekolah. Kemudian, tidak ada lagi peserta didik yang tidak bisa menebus ijazah sekolah kalau semua sudah gratis," kata Ervan.

Menurutnya, Jakarta sebagai kota global harus menjadi barometer sumber daya manusia (SDM) unggul. Sehingga, Generasi Emas 2045 bukan lagi sekadar mimpi.

"Saya juga berharap, ke depan bantuan pendidikan untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi melalui program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bisa terus ditingkatkan penerima manfaatnya," kata Ervan.

Ervan menegaskan, dengan adanya kesamaan persepsi antara eksekutif dan legislatif di Jakarta untuk merealisasikan sekolah gratis, baik negeri maupun swasta di Jakarta menjadi kabar baik dan harus didukung.

"Tinggal dikaji dari sisi kebutuhan anggarannya. Termasuk, untuk meningkatkan kesejahteraan guru di sekolah negeri dan swasta," demikian Ervan.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya