Berita

Tangkap layar mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Amien Rais/RMOL

Politik

Muhammadiyah Caplok Kail Beracun dengan Terima Izin Tambang Jokowi

SENIN, 29 JULI 2024 | 00:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Keputusan PP Muhammadiyah menerima konsesi izin usaha pertambangan atau izin tambang tawaran pemerintahan Presiden Joko Widodo memancing polemik.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Amien Rais mengaku kaget sekaligus marah begitu mengetahui Muhammadiyah menerima onsesi izin usaha pertambangan.

"Menerima tawaran Presiden Joko Widodo yang tiga bulan lagi sudah akan lengser, (sama saja menerima) tawaran penuh racun dan bisa," kata Amien dalam video yang diunggah di kanal YouTube Amien Rais Official berjudul "Muhammadiyah, Beristighfarlah" yang dikutip redaksi, Senin (29/7).


Padahal, Amien mengaku bangga karena Muhammadiyah awalnya menolak tawaran Jokowi mengelola tambang batu bara tersebut. 

"Tawaran pengelolaan tambang batu bara itu ibarat kail berbisa beracun. Itu dijauhi Muhammadiyah, karena sangat sensitif," kata Amien yang merupakan mantan Ketua MPR RI ini.

"Namun karena kepincut dengan keduniaan akhirnya kail berbahaya itu ditelan Muhammadiyah," sambungnya.

Meski demikian, kata Amien, meski kail penuh racun dan berbisa itu sudah ada dalam rongga mulut Muhammadiyah, namun belum melewati kerongkongan.

"Kalau Muhammadiyah mau, kail beracun yang pasti akan merusak Muhammadiyah itu masih bisa dimuntahkan kembali," kata Amien. 

Diketahui, dengan keputusan tersebut, maka Muhammadiyah menjadi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan kedua yang menerima izin tambang. Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sudah lebih dulu menyatakan menerima.


Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya