Berita

Thomas Djiwandono asik bercengkrama dengan Menkeu Sri Mulyani dan jajaran dirjen Kemenkeu/RMOL

Bisnis

Thomas Djiwandono Pupus Kekhawatiran APBN Jebol

MINGGU, 28 JULI 2024 | 08:15 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Masuknya keponakan Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono diakibatkan adanya rasa kekhawatiran Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati soal potensi jebolnya APBN.

Hal itu disampaikan pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim menanggapi dilantiknya Thomas Djiwandono yang akrab disapa Tommy tersebut sebagai Wakil Menkeu II.

Menurut Wildan, keuangan merupakan isu prioritas dalam transisi pemerintahan mendatang. Sehingga, tidak heran ketika Thomas masuk ke dalam kabinet Joko Widodo-Maruf Amin.


"Kalau dibuat perbandingan, isu keuangan dan anggaran yang ditangani Kementerian Keuangan ini menjadi hal yang paling penting. Tantangannya tidak mudah. APBN Indonesia masih tergolong aman, akan tetapi butuh kehati-hatian dari sisi pengelolaan fiskal dan moneternya," kata Wildan kepada RMOL, Minggu (28/7).

Untuk itu, lanjut Wildan, Wamenkeu diharapkan bisa memudahkan transfer pengetahuan dan kebijakan selama masa transisi pemerintahan.

"Pada Juni 2024 lalu, Menkeu Sri Mulyani bahkan sudah menyatakan rasa was-was akan potensi jebolnya APBN. Bila APBN Indonesia jebol, Indonesia dikhawatirkan akan bernasib seperti Argentina," tutur Wildan.

Dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini menilai pengelolaan APBN harus dilakukan dengan kehati-hatian. Penempatan program yang tidak sesuai dan berlebihan akan membuat APBN jebol.

"Masuknya Tommy Djiwandono sebagai Wamenkeu memungkinkan dia untuk bekerja langsung bersama Menkeu Sri Mulyani dalam memproyeksikan anggaran di pemerintahan mendatang," terang Wildan.

Nantinya, Tommy bisa memeriksa langsung, apakah APBNP yang disusun cukup untuk melaksanakan program-program yang menjadi janji politik pemerintahan mendatang seperti program makan siang gratis dan pembangunan IKN atau tidak.

"Khusus untuk pembangunan IKN, sampai hari ini ketercukupan dananya masih menjadi tanda tanya. Penyusunan APBNP tentu butuh pertimbangan lebih cermat karena proyek ini tetap harus didanai sampai selesai. Padahal, untuk saat ini persentase pembangunannya baru 15 persen," pungkas Wildan.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

UPDATE

Suahasil Puji Bea Cukai Setelah Purbaya Tersingkir, Ada Apa Nih?

Minggu, 20 September 2026 | 19:41

Tim Qonun Asasi Sebut Wacana Muktamar Ulang NU Tak Punya Dasar

Minggu, 20 September 2026 | 19:29

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Rusia Gelar Pemilu Parlemen di Wilayah Ukraina yang Diduduki

Minggu, 20 September 2026 | 18:48

Negosiasi dengan Houthi, Solusi Arab Saudi

Minggu, 20 September 2026 | 18:43

Datangi Pospera, Ratusan Warga Minta Turunkan Desil

Minggu, 20 September 2026 | 18:18

Honor Play 11 Resmi Meluncur, Bawa Baterai Jumbo 8.300 mAh

Minggu, 20 September 2026 | 18:06

Timur Tengah Memanas, Trump Cepat-cepat Tinggalkan Camp David

Minggu, 20 September 2026 | 17:50

Apa Itu Perairan Masalembo yang Dijuluki Segitiga Bermuda Indonesia?

Minggu, 20 September 2026 | 17:50

BNI dan Unpad Perkuat Ekosistem Kampus melalui Layanan Digital Terintegrasi

Minggu, 20 September 2026 | 17:28

Selengkapnya