Berita

Thomas Djiwandono asik bercengkrama dengan Menkeu Sri Mulyani dan jajaran dirjen Kemenkeu/RMOL

Bisnis

Thomas Djiwandono Pupus Kekhawatiran APBN Jebol

MINGGU, 28 JULI 2024 | 08:15 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Masuknya keponakan Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono diakibatkan adanya rasa kekhawatiran Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati soal potensi jebolnya APBN.

Hal itu disampaikan pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim menanggapi dilantiknya Thomas Djiwandono yang akrab disapa Tommy tersebut sebagai Wakil Menkeu II.

Menurut Wildan, keuangan merupakan isu prioritas dalam transisi pemerintahan mendatang. Sehingga, tidak heran ketika Thomas masuk ke dalam kabinet Joko Widodo-Maruf Amin.


"Kalau dibuat perbandingan, isu keuangan dan anggaran yang ditangani Kementerian Keuangan ini menjadi hal yang paling penting. Tantangannya tidak mudah. APBN Indonesia masih tergolong aman, akan tetapi butuh kehati-hatian dari sisi pengelolaan fiskal dan moneternya," kata Wildan kepada RMOL, Minggu (28/7).

Untuk itu, lanjut Wildan, Wamenkeu diharapkan bisa memudahkan transfer pengetahuan dan kebijakan selama masa transisi pemerintahan.

"Pada Juni 2024 lalu, Menkeu Sri Mulyani bahkan sudah menyatakan rasa was-was akan potensi jebolnya APBN. Bila APBN Indonesia jebol, Indonesia dikhawatirkan akan bernasib seperti Argentina," tutur Wildan.

Dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini menilai pengelolaan APBN harus dilakukan dengan kehati-hatian. Penempatan program yang tidak sesuai dan berlebihan akan membuat APBN jebol.

"Masuknya Tommy Djiwandono sebagai Wamenkeu memungkinkan dia untuk bekerja langsung bersama Menkeu Sri Mulyani dalam memproyeksikan anggaran di pemerintahan mendatang," terang Wildan.

Nantinya, Tommy bisa memeriksa langsung, apakah APBNP yang disusun cukup untuk melaksanakan program-program yang menjadi janji politik pemerintahan mendatang seperti program makan siang gratis dan pembangunan IKN atau tidak.

"Khusus untuk pembangunan IKN, sampai hari ini ketercukupan dananya masih menjadi tanda tanya. Penyusunan APBNP tentu butuh pertimbangan lebih cermat karena proyek ini tetap harus didanai sampai selesai. Padahal, untuk saat ini persentase pembangunannya baru 15 persen," pungkas Wildan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya