Berita

Thomas Djiwandono asik bercengkrama dengan Menkeu Sri Mulyani dan jajaran dirjen Kemenkeu/RMOL

Bisnis

Thomas Djiwandono Pupus Kekhawatiran APBN Jebol

MINGGU, 28 JULI 2024 | 08:15 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Masuknya keponakan Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono diakibatkan adanya rasa kekhawatiran Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati soal potensi jebolnya APBN.

Hal itu disampaikan pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim menanggapi dilantiknya Thomas Djiwandono yang akrab disapa Tommy tersebut sebagai Wakil Menkeu II.

Menurut Wildan, keuangan merupakan isu prioritas dalam transisi pemerintahan mendatang. Sehingga, tidak heran ketika Thomas masuk ke dalam kabinet Joko Widodo-Maruf Amin.


"Kalau dibuat perbandingan, isu keuangan dan anggaran yang ditangani Kementerian Keuangan ini menjadi hal yang paling penting. Tantangannya tidak mudah. APBN Indonesia masih tergolong aman, akan tetapi butuh kehati-hatian dari sisi pengelolaan fiskal dan moneternya," kata Wildan kepada RMOL, Minggu (28/7).

Untuk itu, lanjut Wildan, Wamenkeu diharapkan bisa memudahkan transfer pengetahuan dan kebijakan selama masa transisi pemerintahan.

"Pada Juni 2024 lalu, Menkeu Sri Mulyani bahkan sudah menyatakan rasa was-was akan potensi jebolnya APBN. Bila APBN Indonesia jebol, Indonesia dikhawatirkan akan bernasib seperti Argentina," tutur Wildan.

Dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini menilai pengelolaan APBN harus dilakukan dengan kehati-hatian. Penempatan program yang tidak sesuai dan berlebihan akan membuat APBN jebol.

"Masuknya Tommy Djiwandono sebagai Wamenkeu memungkinkan dia untuk bekerja langsung bersama Menkeu Sri Mulyani dalam memproyeksikan anggaran di pemerintahan mendatang," terang Wildan.

Nantinya, Tommy bisa memeriksa langsung, apakah APBNP yang disusun cukup untuk melaksanakan program-program yang menjadi janji politik pemerintahan mendatang seperti program makan siang gratis dan pembangunan IKN atau tidak.

"Khusus untuk pembangunan IKN, sampai hari ini ketercukupan dananya masih menjadi tanda tanya. Penyusunan APBNP tentu butuh pertimbangan lebih cermat karena proyek ini tetap harus didanai sampai selesai. Padahal, untuk saat ini persentase pembangunannya baru 15 persen," pungkas Wildan.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

UPDATE

AKBP Didik Konsumsi Serbuk Haram sejak 2019

Kamis, 26 Februari 2026 | 04:10

Anggaran Pendidikan Bisa Dioptimalkan Tanpa Direcoki MBG

Kamis, 26 Februari 2026 | 04:08

THR di Jakarta Harus Cair Paling Lambat Dua Pekan sebelum Lebaran

Kamis, 26 Februari 2026 | 03:25

Ibnu Muljam, Pembunuh Ali yang Hafal Al-Qur'an

Kamis, 26 Februari 2026 | 03:11

PDIP Sesalkan MBG Sedot Dana Pendidikan

Kamis, 26 Februari 2026 | 03:01

Ubunubunomologi

Kamis, 26 Februari 2026 | 02:34

MBG Sah Pakai Anggaran Pendidikan

Kamis, 26 Februari 2026 | 02:11

Golkar Dukung Impor 105 Ribu Mobil India Ditunda

Kamis, 26 Februari 2026 | 02:00

Arief Poyuono: Megawati Dukung Program MBG

Kamis, 26 Februari 2026 | 01:25

Aksi Anarkis Mahasiswa di Polda DIY Ancam Demokrasi

Kamis, 26 Februari 2026 | 01:23

Selengkapnya