Berita

Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara (IKN)/Ist

Politik

Pemindahan Ibu Kota Negara Ambisi Picik Jokowi

SABTU, 27 JULI 2024 | 01:29 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kekonyolan politik Presiden Joko Widodo alias Jokowi tercermin dalam memaksakan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Demikian disampaikan disampaikan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais, dalam video yang diunggah di kanal YouTube Refly Harun, berjudul "Amien Rais Serukan Gerakan Dejokowisasi! Tidak Punya Ijazah Autentik!!, yang dikutip redaksi, Sabtu (27/7).

"Memindah ibu kota Indonesia, negara terbesar ke empat di dunia dilakukan secara serampangan, sekedar ambisi pribadi (Jokowi) yang sempit dan picik," kata Amien. 


Amien berpendapat, menghadapi Jokowi yang mempunyai berbagai fantasi dan halusinasi kampungan memang tidak mudah.

"Jokowi berhasil menginjak-injak demokrasi kita dengan segala cara. DPR, DPD, MPR sudah dikooptasi secara brutal, supaya bersikap seragam tunduk pada Jokowi," kata Jokowi.

Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyebut Jokowi akan berkantor dan menginap di IKN sekitar 1-2 hari pada akhir Juli 2024 ini.

Heru mengatakan, setelahnya Jokowi akan berkantor secara bertahap selama persiapan HUT RI ke-79. Pada 31 Juli nanti, Setpres juga akan melakukan konferensi pers terkait bulan kemerdekaan.

Heru membocorkan beberapa agenda di antaranya zikir bersama pada 1 Agustus hingga pemberian tanda kehormatan pada 15 Agustus.

"Zikir di Jakarta. Tapi nanti ada istilahnya doa untuk di IKN juga, bapak presiden akan di sana," kata Heru.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya