Berita

Jurubicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto/RMOL

Hukum

KPK Masih Proses Dugaan Klaim Fiktif BPJS Kesehatan di 3 Rumah Sakit

JUMAT, 26 JULI 2024 | 17:52 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kasus dugaan fraud atau kecurangan klaim fiktif BPJS Kesehatan di 3 rumah sakit swasta masih ditelaah KPK. Dalam kasus ini, negara ditaksir mengalami kerugian hingga Rp34 miliar.

Demikian antara lain ditegaskan Jurubicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto terkait dugaan fraud oleh 3 rumah sakit swasta di Sumatera Utara dan Jawa Tengah.

"Kami masih melakukan penelaahan fraud klaim fiktif BPJS tersebut," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (26/7).


Saat ini, kasus tersebut masih ditelaah berdasarkan Pasal 11 UU 19/2019 tentang KPK. Jika sesuai dengan UU tersebut, maka proses hukumnya akan ditangani KPK.

"Jika di luar kewenangan KPK, maka kami berkoordinasi dengan penegak hukum lain melalui bagian kursus koordinasi dan supervisi," pungkas Tessa.

Kasus ini merupakan hasil temuan KPK dan Kementerian Kesehatan. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengurai hasil audit memperlihatkan ada tiga rumah sakit melakukan rekayasa dokumen klaim BPJS Kesehatan.

"Yang 1 (rumah sakit) ada di Jawa Tengah sekitar Rp29 miliar klaimnya, yang 2 ada di Sumatera Utara dengan nilai klaim Rp4 miliar dan Rp1 miliar," ujar Pahala, Rabu lalu (24/7).

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya