Berita

Jurubicara Pansus Angket Haji 2024 dari Fraksi PKS Wisnu Wijaya/Ist

Politik

Pansus Angket Haji Bakal Panggil Kemenag hingga Kemenlu

JUMAT, 26 JULI 2024 | 09:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Panitia Khusus (Pansus) angket haji 2024 menjadwalkan untuk segera memanggil sejumlah pihak dari unsur pemerintah buntut sengkarutnya pelaksanaan haji 2024. Dalam hal ini, mulai dari Kementerian Agama (Kemenag) hingga Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) masuk dalam daftar prioritas panggilan.

Jurubicara Pansus Angket Haji 2024 dari Fraksi PKS Wisnu Wijaya menyatakan sejumlah Kementerian dan Badan akan dipanggil oleh DPR karena diperlukan keterangannya untuk digali lebih dalam lagi.

“Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta peran selama penyelenggaraan haji, pansus angket haji DPR telah mempertimbangkan untuk memanggil Kemenag, Kemenlu, BPKH, dan Kemenkum-HAM guna kepentingan penyelidikan. Namun untuk kepastiannya perlu dirapatkan dahulu oleh Pansus,” kata Wisnu kepada wartawan (26/7). 


Anggota Komisi VIII DPR ini menjelaskan rapat perdana pansus angket haji baru bisa digelar seusai adanya arahan dari pimpinan DPR. Kendati begitu, hingga saat ini para anggota pansus angket DPR belum mendapatkan jadwal resmi.

“Info sementara, pimpinan komisi kami telah menemui pimpinan DPR untuk mengonfirmasi kepastian jadwal. Sebab sejauh ini Sekretariat Pansus belum membagikan susunan agenda pada kami. Lebih jelasnya silakan tanyakan ke pimpinan DPR ataupun Setjen,” ungkap Politikus PKS ini.

Sementara itu, Anggota Pansus Angket Haji dari Fraksi PKS, kata Wisnu, sudah mulai mengumpulkan data mengenai dugaan pelanggaran dari pelaksanaan haji 2024. Tak hanya itu, dia juga mengumpulkan sejumlah aduan dari masyarakat.

“Kami dari Fraksi PKS secara inisiatif sudah mulai bekerja secara mandiri dengan mengumpulkan temuan dari sejumlah aduan yang sudah masuk ke kami. Namun secara kelembagaan pansus angket haji ini belum efektif bekerja dan perlu didahului dengan agenda perdana yaitu menentukan komposisi pimpinan pansus,” pungkasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya