Berita

Ilustrasi/Tangkapan layar dari DW

Dunia

PBB Nyalakan Tanda Bahaya, Dunia Sedang Dilanda Epidemi Panas Ekstrem

JUMAT, 26 JULI 2024 | 08:38 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Gelombang panas ekstrem yang diperburuk oleh perubahan iklim saat ini telah menjadi bahaya yang mengancam kelangsungan umat manusia.

Untuk itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres dalam pesannya pada Kamis (25/7) mendesak negara-negara di dunia untuk segera melakukan tindakan pencegahan agar tidak timbul lebih banyak korban.

"Umat manusia sedang menderita epidemi panas yang ekstrim,” kata Guterres, seperti dikutip dari DW, Jumat (26/7).

Peringatan Guterres muncul sehari setelah pemantau iklim Uni Eropa mengatakan dunia mengalami hari terpanas yang pernah tercatat pada minggu ini. Pemantau melaporkan  Senin (22/7) adalah hari terpanas yang pernah tercatat, melampaui rekor yang dibuat satu hari sebelumnya.

“Miliaran orang menghadapi epidemi panas ekstrem – yang melemah akibat gelombang panas yang semakin mematikan, dengan suhu mencapai 50 derajat Celcius di seluruh dunia,” kata Guterres. 

"Suhunya 122 derajat Fahrenheit. Dan setengah mendidih," ujarnya.

Jutaan orang di seluruh dunia telah mengalami suhu tertinggi dalam beberapa minggu terakhir, termasuk di Timur Tengah, Afrika dan Asia, dimana krisis ini telah memperburuk kesenjangan sosial.

Menurut laporan Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang diterbitkan pada Kamis, lebih dari 70 persen tenaga kerja global atau sekitar 2,4 miliar orang  kini berisiko tinggi terkena panas ekstrem.

Di Afrika, hampir 93 persen tenaga kerja terpapar panas berlebih, dan 84 persen tenaga kerja di negara-negara Arab, demikian temuan laporan tersebut.

Panas yang berlebihan dianggap menyebabkan hampir 23 juta kecelakaan kerja di seluruh dunia, dan sekitar 19.000 kematian setiap tahunnya.

Para ahli juga telah memperingatkan bahwa seiring dengan meningkatnya dampak perubahan iklim, pola cuaca menjadi lebih ekstrem dengan kekeringan, angin topan yang sangat dahsyat, banjir dan kebakaran hutan yang mempengaruhi sebagian besar dunia.

Dalam konferensi pers Kamis, Guterres mengatakan negara-negara harus mengurangi ketergantungan mereka pada bahan bakar fosil, yang memperburuk krisis iklim.

“Para pemimpin di seluruh dunia harus sadar dan mengambil tindakan – dan itu berarti pemerintah, khususnya negara-negara G20,” kata Sekjen PBB.

“Kepemimpinan dari mereka yang memiliki kemampuan dan kapasitas terbesar sangatlah penting.  Negara-negara harus menghentikan penggunaan bahan bakar fosil dengan cepat dan adil," demikian Guterres.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya