Tokoh Agama Berharap Pansus Haji DPR RI Bukan Untuk Kepentingan Politis

Kondisi penyelenggaraan haji Indonesia terus membaik setiap tahunnya. Hal ini tidak terlepas dari upaya Kementerian Agama dalam memfasilitasi jemaah calon haji untuk menunaikan ibadahnya ke tanah suci setiap tahunnya.

“Kemenag melibatkan berbagai sektor dalam menyelenggarakan ibadah haji sukses dalam menyelenggarakan haji, termasuk penyelenggaraan haji tahun 2024 ini,” kata Pembina Yayasan Pondok Pesantren Ulumul Quran, Stabat, Khalifah H Syahrial menanggapi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji di DPR RI.

Menurutnya, penyelenggaraan haji melibatkan peranan banyak kementerian dimana Kemenag sebagai leading sektor. Artinya, jika anggota dewan menilai ada persoalan yang terjadi maka sesungguhnya hal itu tidak boleh hanya disebut sebagai kesalahan Menteri Agama. Karena itu, ia berharap kehadiran pansus ini lebih bersifat untuk perbaikan dan bukan hanya untuk hal yang berbau politis.

“Jadi jangan sampai Pansus yang menurut hemat saya lebih kepada muatan politis itu hanya mengorek-ngorek dosa orang tertentu,” tegasnya.

Pada sisi lain, dia berharap Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Men juga berani mengungkap peranan masing-masing pihak berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji.

“Gus Men harus berani buka-bukaan atas peran semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Termasuk mengungkap alokasi quota tambahan 20 ribu jemaah pada musim haji 2024 oleh Kerajaan Arab Saudi itu,” katanya.

Terkait layanan bagi jemaah di Arafah, Musdalifah dan Mina (Armuzna) yang menjadi salah satu sorotan Pansus Haji, menurutnya hal itu hanya mencari-cari kesalahan saja.

Tentang sorotan over capacity pansus di Armuzna, menurut Syahrial Ams, itu persoalan usang karena area di tiga tempat itu memang tidak mungkin dilakukan perluasan dan kondisi itu menjadi ranahnya Pemerintah Arab Saudi, bukan urusan Menteri Agama.

Justru, lanjut Syahrial, dengan kebijakan murur terhadap 50 ribu lebih jemaah hal yang patut diacungkan jempol buat Gus Men dalam mengatasi kepadatan jemaah khususnya di Muszdalifah. 

Syahrial menambahkan, Pansus Haji harus positif untuk perbaikan pelayanan, bukan kepentingan bermuatan politis, apalagi jika sampai hanya untuk mendiskreditkan Kemenag.