Berita

Foto Tangkapan Layar Ketua DPR Puan Maharani dalam sidang Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang berlangsung di Ballroom Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Kamis (25/7)/RMOL

Politik

Isu Geopolitik hingga Stagnasi Ekonomi Disinggung Puan dalam Forum IPPP

KAMIS, 25 JULI 2024 | 12:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua DPR Puan Maharani menyinggung isu ketegangan geopolitik hingga lambatnya pertumbuhan ekonomi dalam sidang Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang berlangsung di Ballroom Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Kamis (25/7).

Mantan Menko PMK ini mengatakan negara-negara di kawasan pasifik akan mengalami berbagai tantangan yang dihadapi seiring memanasnya isu geopolitik. 

Kemudian tantangan lain seperti ancaman konflik, polarisasi, lambatnya pertumbuhan ekonomi global, dan dampak pemanasan global turut dibeberkan Puan. 
 

 
“Sebagai sesama negara di kawasan, Indonesia memahami adanya sense of urgency untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Kunci untuk menghadapi tantangan itu adalah ‘kerja sama dan aksi bersama secara terkoordinasi’ diantara kita semua melalui diplomasi,” kata Puan.

Menurutnya, tantangan itu akan dapat dilalui dengan baik jika seluruh parlemen di kawasan pasifik dapat bekerjasama dengan baik. 
 
“Hal ini dapat dilakukan jika Parlemen ikut mempromosikan kebiasaan berdialog (habit of dialogue) melalui diplomasi Parlemen, dan bukannya melakukan kebijakan unilateral,” jelasnya. 

Puan pun berharap kerja sama antar Parlemen dalam IPPP dapat bersinergi dan ‘memperkuat’ kerja sama antar Pemerintah guna mempromosikan hubungan bersahabat antara negara-negara Pasifik dengan Indonesia. 
 
“Lebih jauh, IPPP juga dapat melengkapi arsitektur regional (regional architecture) kerja sama di Pasifik, yang mengedepankan kemitraan terbuka dan inklusif,” tandasnya.

Sidang ke-2 IPPP sendiri mengambil tema ‘Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development’. Tema ini diambil dengan harapan agar Pasifik menjadi kawasan yang damai dan stabil sebab tanpa perdamaian pembangunan yang inklusif serta pengembangan konektivitas tidak dapat dilakukan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya