Berita

Foto Tangkapan Layar Ketua DPR Puan Maharani dalam sidang Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang berlangsung di Ballroom Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Kamis (25/7)/RMOL

Politik

Isu Geopolitik hingga Stagnasi Ekonomi Disinggung Puan dalam Forum IPPP

KAMIS, 25 JULI 2024 | 12:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua DPR Puan Maharani menyinggung isu ketegangan geopolitik hingga lambatnya pertumbuhan ekonomi dalam sidang Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang berlangsung di Ballroom Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Kamis (25/7).

Mantan Menko PMK ini mengatakan negara-negara di kawasan pasifik akan mengalami berbagai tantangan yang dihadapi seiring memanasnya isu geopolitik. 

Kemudian tantangan lain seperti ancaman konflik, polarisasi, lambatnya pertumbuhan ekonomi global, dan dampak pemanasan global turut dibeberkan Puan. 
 

 
“Sebagai sesama negara di kawasan, Indonesia memahami adanya sense of urgency untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Kunci untuk menghadapi tantangan itu adalah ‘kerja sama dan aksi bersama secara terkoordinasi’ diantara kita semua melalui diplomasi,” kata Puan.

Menurutnya, tantangan itu akan dapat dilalui dengan baik jika seluruh parlemen di kawasan pasifik dapat bekerjasama dengan baik. 
 
“Hal ini dapat dilakukan jika Parlemen ikut mempromosikan kebiasaan berdialog (habit of dialogue) melalui diplomasi Parlemen, dan bukannya melakukan kebijakan unilateral,” jelasnya. 

Puan pun berharap kerja sama antar Parlemen dalam IPPP dapat bersinergi dan ‘memperkuat’ kerja sama antar Pemerintah guna mempromosikan hubungan bersahabat antara negara-negara Pasifik dengan Indonesia. 
 
“Lebih jauh, IPPP juga dapat melengkapi arsitektur regional (regional architecture) kerja sama di Pasifik, yang mengedepankan kemitraan terbuka dan inklusif,” tandasnya.

Sidang ke-2 IPPP sendiri mengambil tema ‘Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development’. Tema ini diambil dengan harapan agar Pasifik menjadi kawasan yang damai dan stabil sebab tanpa perdamaian pembangunan yang inklusif serta pengembangan konektivitas tidak dapat dilakukan.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya