Presiden Prancis, Emmanuel Macron/POLITICO
Penunjukkan perdana menteri Prancis baru terpaksa ditunda karena pemerintah ingin berkonsentrasi pada Olimpiade Paris 2024.
Hal itu disampaikan Presiden Prancis, Emmanuel Macron yang menolak desakan aliansi sayap kiri yang meminta agar nama PM baru segera diumumkan.
"Tentu saja kami perlu berkonsentrasi pada Olimpiade hingga pertengahan Agustus,” kata Macron dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari AFP pada Kamis (25/7).
Macron berjanji setelah gelaran Olimpiade Paris, dirinya akan mengangkat PM baru dan mempersilakannya membentuk pemerintahan.
“Saya akan bertanggung jawab untuk menunjuk seorang perdana menteri dan mempercayakan mereka tugas membentuk pemerintahan, dengan dukungan seluas mungkin setelah Olimpia,” tegasnya.
Kebijakan politik Macron belakangan menjadi perhatian karena dia secara tiba-tiba membubarkan parlemen dan mempercepat pemilihan.
Putaran kedua pemilu menghasilkan Majelis Nasional tanpa mayoritas kursi yang jelas.
Aliansi NFP sayap kiri muncul sebagai kelompok terbesar dengan 193 kursi, dibandingkan dengan 164 kursi yang diraih oleh kubu sayap tengah Macron dan 143 kursi yang diraih oleh National Rally (RN) dan sekutunya yang berhaluan sayap kanan.
Menilai diri mereka sendiri sebagai pemenang dengan kursi terbanyak, partai-partai sayap kiri telah bertengkar selama berminggu-minggu mengenai calon perdana menteri.
Mereka akhirnya menghasilkan kandidat konsensus, ekonom yang kurang dikenal dan pegawai negeri senior Lucie Castets.
Bekerja untuk pemerintah kota Paris, Castets sama sekali tidak dikenal masyarakat luas.
Pria berusia 37 tahun itu mengatakan bahwa dia telah menerima penunjukkan tersebut dengan penuh kerendahan hati dan yakin dirinya memang kredibel sebagai PM.
Macron sendirilah yang harus mencalonkan perdana menteri baru.
Para pemimpin sayap kiri dengan cepat mengecam posisi Macron.
"Presiden ingin memaksakan front republiknya kepada kita dengan paksa," kata Jean-Luc Melenchon, ketua partai sayap kiri France Unbowed (LFI).
Partai-partai membuat aliansi sementara pada putaran kedua untuk mencegah RN untuk mencapai mayoritas secara keseluruhan.
Namun Macron telah menyamakan LFI dan RN sebagai kelompok ekstrem dan menyerukan koalisi pemerintahan yang luas yang akan meminggirkan keduanya setelah pemilu.
