Berita

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono/Ist

Nusantara

Heru Harusnya Perhatikan Nasib Siswa Tak Mampu Tebus Ijazah

KAMIS, 25 JULI 2024 | 07:34 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Generasi muda di Jakarta terancam masa depannya gara-gara tidak mampu menebus ijazahnya yang tertahan di sekolah-sekolah swasta.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono harus menjalankan program tebus ijazah secara transparan untuk mengatasi persoalan ijazah yang ditahan pihak sekolah.

Pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim mengatakan, adanya sejumlah siswa sekolah di Jakarta yang tidak mampu menebus ijazahnya harus menjadi perhatian Heru.

"Penahanan ijazah ini marak terjadi akibat ketidakmampuan ekonomi orangtua siswa," kata Wildan kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Kamis (25/7).

Di mata Wildan, situasi ini menggambarkan masih banyak warga Jakarta yang mungkin jatuh miskin sehingga para orangtua sulit membayar biaya pendidikan anaknya. 

"Akibatnya, saat sudah lulus, ijazahnya ditahan," kata Wildan.

Wildan menilai, solusi teknis yang bisa dilakukan adalah menginstruksikan kepada jajaran Dinas Pendidikan Jakarta untuk berkomunikasi dengan sekolah-sekolah swasta yang saat ini menahan ijazah siswa yang menunggak pembayaran. 

Kata Wildan, Dinas Pendidikan Jakarta harus bisa menjadi mediator agar masalah tersebut bisa diselesaikan.

"Harus diakui, biaya pendidikan di sekolah swasta ini tidak murah. Kuat dugaan, sebagian besar orangtua siswa mengalami penurunan pendapatan atau kemampuan ekonomi mereka turun. Alhasil, biaya pendidikan tidak lagi menjadi prioritas," kata Wildan.

Dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini menilai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa saja menjalankan program tebus ijazah selama pelaksanaan program tersebut bisa dipertanggungjawabkan.

"Ini program bagus, namun ada konsekuensi anggaran negara yang harus dilaporkan secara transparan kepada publik. Tentu, Pak Heru Budi dan jajaran Dinas Pendidikan harus berhati-hati," pungkas Wildan.



Populer

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Bos Sritex Ungkap Permendag 8/2024 Bikin Industri Tekstil Mati

Senin, 03 Maret 2025 | 21:17

UPDATE

Korupsi Menggila, Bangsa Ini Dibawa ke Mana?

Selasa, 11 Maret 2025 | 17:31

Resesi AS Cuma Omon-Omon, Dolar Tembus Rp16.400

Selasa, 11 Maret 2025 | 17:29

Legislator PAN Ungkap Ada Perang Mafia di Tubuh Pertamina

Selasa, 11 Maret 2025 | 17:16

DPR: Kehadiran Pak Simon di Pertamina Getarkan Indonesia

Selasa, 11 Maret 2025 | 17:07

BI dan State Bank of Vietnam Sepakat Perkuat Kerja Sama Bilateral

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:56

Masa Jabatan Ketum Partai Digugat di MK, Waketum PAN: Itu Masalah Internal

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:54

Anggaran FOLU Net Sink 2030 Non APBN Bisa Masuk Kategori Suap

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:54

Pandawara Group Sampaikan Kendala ke Presiden, Siap Berkolaborasi Atasi Sampah

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:39

DPR Pertanyakan Pertamina soal ‘Grup Orang-orang Senang’

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:37

Menhan: 3 Pasal UU TNI Bakal Direvisi

Selasa, 11 Maret 2025 | 16:24

Selengkapnya