Menkop UKM Teten Masduki saat melihat salah satu produk UMKM/Dok Kemenkopukm
Pertemuan Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid, di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (24/7), menjadi agenda penting dalam menyamakan persepsi terkait sejumlah isu penting antara pemerintah dengan pengusaha.
Pertemuan ini juga memberi sejumlah catatan penting bagi pemerintahan baru di bawah kendali Presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Perjumpaan dengan Ketua Kadin, banyak sekali yang kita bahas. Selain isu-isu yang paling urgent, paling aktual, kita melihat juga untuk menyongsong pemerintahan baru," kata Teten, dalam konferensi pers, Rabu (24/7).
"Kita punya catatan-catatan untuk Indonesia ke depan, untuk meningkatkan ekspor, termasuk memproteksi industri dalam negeri. Jangan sampai kita punya kebijakan salah dengan terlalu mudahnya arus masuk barang (impor) ke kita, yaitu membunuh lapangan kerja kita sendiri," sambungnya.
Adapun salah satu isu yang dibahas adalah upaya membuat UMKM naik kelas. Menurut Teten, kebijakan terkait pembiayaan UMKM perlu disesuaikan kembali. Di mana masih banyak UMKM yang belum masuk ke sistem perbankan. Padahal untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan, UMKM harus punya akses ke sana.
Di sisi lain, Perbankan masih mengacu pada
credit scoring dalam pemberian kredit ke UMKM. Sedangkan UMKM yang belum punya akses tidak memiliki
credit scoring.
"Ada 30 juta (UMKM) yang belum masuk ke dalam pembiayaan perbankan. Walaupun kami juga memikirkan pengembangan pembiayaan dari sektor swasta, seperti dari modal ventura, sekuritas, crowdfunding atau urun dana, dan sebagainya," ujarnya.
Tak hanya itu, Teten juga berencana untuk mendorong penyesuaian kebijakan logistik untuk bisa membantu UMKM masuk ke pasar ekspor. Ia mencontohkan upaya pemerintah dalam memfasilitasi eksportir ikan hias. Hasilnya, industri ikan hias nasional mampu menggeser Singapura dari peringkat 2 dunia.
"Kami sedang membicarakan penyesuaian kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung UMKM dalam negeri, seperti yang bergerak di bidang perkebunan, pertambangan hasil pertanian, dan kelautan. Bidang-bidang tersebut sebenarnya bisa jadi basis industri ke depan," tandasnya.
