Berita

Sekretaris Utama LKPP Iwan Herniwan/Net

Politik

LKPP Dorong UMKK di NTT Masuk Pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

RABU, 24 JULI 2024 | 17:12 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berkomitmen tinggi dalam mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) aktif di pasar pengadaan barang/jasa pemerintah.

Salah satunya dengan menggelar acara bertajuk "Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan UMKK pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik" yang digelar di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu (24/7).

Sekretaris Utama LKPP Iwan Herniwan menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkenalkan potensi besar yang bisa dimanfaatkan oleh UMKK melalui partisipasi dalam pengadaan pemerintah.

“Teman-teman pelaku usaha mikro kecil kali ini kita ajak, mari kita masuk pasar pengadaan karena potensinya besar,” tuturnya.

LKPP pun berkomitmen untuk memberikan pendampingan dan dukungan agar UMKK dapat berperan aktif dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), dengan harapan dapat meningkatkan ekonomi lokal dan mendukung penggunaan produk dalam negeri.

Menyambut inisiatif LKPP, Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake, menyatakan kebanggaannya atas kerjasama dengan LKPP yang telah membuahkan hasil positif.

"Kami terus bergerak meningkatkan jumlah penyedia usaha menengah kecil dan koperasi agar aktif memanfaatkan Katalog Lokal ini," ujarnya.

Dengan bimbingan LKPP, Pemerintah Provinsi NTT kini memiliki 33 etalase Katalog Lokal yang menampilkan lebih dari 12.575 produk barang dan jasa dari 393 penyedia yang telah berhasil onboard.

Sejak diluncurkan pada Januari 2022, belanja melalui metode E-Purchasing di NTT telah mencatatkan pertumbuhan signifikan, mencapai lebih dari 275 miliar, dengan 272 miliar melalui Katalog Elektronik.

Acara hari ini diharapkan dapat memotivasi lebih banyak UMKK untuk terlibat aktif dalam pengadaan pemerintah, serta membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah ini tidak hanya menguntungkan para pelaku usaha lokal tetapi juga mendukung kebijakan nasional untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan pemerintah.

Populer

Bahlil Ketum Golkar Kalah Trending Azizah Andre Rosiade Selingkuh

Rabu, 21 Agustus 2024 | 00:00

Massa Geruduk Rumah Ketua BPIP Imbas Larangan Paskibraka Perempuan Pakai Jilbab

Senin, 19 Agustus 2024 | 17:20

Hasil Munas Digugat, Bahlil Lahadalia Bisa Batal jadi Ketum Golkar

Jumat, 23 Agustus 2024 | 20:11

Polemik Lepas Hijab, PGI Nusantara Bakal Geruduk BPIP

Senin, 19 Agustus 2024 | 22:13

Senior Golkar Mulai Kecewa pada Kepengurusan Bahlil

Sabtu, 24 Agustus 2024 | 19:02

Inilah Susunan Pengurus Golkar Periode 2024-2029, Tak Ada Jokowi dan Gibran

Kamis, 22 Agustus 2024 | 15:58

Anies Tak Bisa Didikte Diduga Jadi Alasan PDIP Batal Umumkan Cagub

Selasa, 27 Agustus 2024 | 08:15

UPDATE

60 Uskup Dihadirkan saat Kunjungan Paus Fransiskus

Rabu, 28 Agustus 2024 | 20:01

Ingat, Umat Katolik yang Belum Daftar Misa saat Kunjungan Paus Tak Bisa Masuk SUGBK

Rabu, 28 Agustus 2024 | 20:00

Chandra Hamzah: Bukan Uang, Korupsi adalah Masalah Mentalitas

Rabu, 28 Agustus 2024 | 19:56

DPR dan Pemerintah Sepakati Nilai Tukar Dolar Rp16 ribu

Rabu, 28 Agustus 2024 | 19:47

Kebijakan Pemerintah Hapus DMO dan Mengalihkan untuk Minyakita Tidak Tepat

Rabu, 28 Agustus 2024 | 19:32

Maju Pilkada, Toha-Rohman Fokus Benahi Pemerintahan Hingga Infrastruktur

Rabu, 28 Agustus 2024 | 19:15

Disebut akan Daftarkan Anies ke KPU, Begini Kata PKB

Rabu, 28 Agustus 2024 | 19:10

BKPM Bidik Investasi Rp2.000 T di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

Rabu, 28 Agustus 2024 | 18:52

Jadi Pendaftar Pertama Pilwalkot Bandung, Haru-Dhani Bersyukur Tak Akan Ada Kotak Kosong

Rabu, 28 Agustus 2024 | 18:47

Pengusaha Peringatkan Risiko PHK Akibat Aturan Zonasi Iklan Rokok

Rabu, 28 Agustus 2024 | 18:37

Selengkapnya