Berita

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi di Oslo Forum di Norwegia pada Selasa, 11 Juni 2024/Kemlu RI

Global

Indonesia Kecam Upaya Israel Labeli UNRWA Teroris

RABU, 24 JULI 2024 | 12:10 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Keputusan parlemen Israel Knesset untuk mengesahkan tiga rancangan undang-undang yang akan melabeli Badan Pengungsi PBB Palestina (UNRWA) sebagai organisasi teroris, dikecam banyak pihak.

Salah satunya Indonesia yang dengan tegas menentang keputusan tersebut karena akan memperburuk krisis kemanusiaan di Palestina.

Dalam unggahan di platform X, Kementerian Luar Negeri RI menilai upaya sistemik Israel untuk membubarkan UNRWA akan menghilangkan hak pengungsi Palestina untuk kembali dan dipulangkan ke rumah mereka.


"Indonesia mengutuk keras pengesahan awal tiga rancangan undang-undang oleh parlemen Israel yang menetapkan UNRWA sebagai organisasi teroris dan berupaya mengakhiri aktivitas UNRWA di Palestina," bunyi pernyataan tersebut.

Dalam cuitan tersebut, Indonesia juga menegaskan dukungan penuh  dan menyerukan komunitas internasional untuk berdiri teguh dalam membela misi kemanusiaan komunitas internasional untuk berdiri teguh dalam membela misi kemanusiaan UNRWA di Palestina.

"UNRWA harus terus melaksanakan mandatnya, sesuai dengan hukum internasional dan resolusi PBB terkait," tegasnya.

RUU yang dibahas selama rapat Knesset hari Senin (22/7) tersebut berencana menetapkan UNRWA sebagai organisasi teroris dan memutus hubungan kerjasama karena dinilai telah bersekongkol dengan Hamas.

UNRWA memberikan pendidikan, kesehatan dan bantuan kepada jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, Yordania, Lebanon dan Suriah.

Organisasi ini telah lama memiliki hubungan yang tegang dengan Israel, namun hubungan tersebut memburuk sejak perang Gaza dimulai Oktober lalu.

Israel telah berulang kali menyamakan staf UNRWA dengan anggota Hamas dalam upaya untuk mendiskreditkan mereka, tanpa memberikan bukti atas klaim tersebut.

Mereka terus melakukan lobi keras agar UNRWA ditutup karena Israel adalah satu-satunya badan PBB yang mempunyai mandat khusus untuk mengurus kebutuhan dasar pengungsi Palestina.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

UPDATE

Rupiah Kembali Tertekan ke Rp18.095 per Dolar AS saat Harga Minyak Dunia Terkoreksi

Senin, 09 November 2026 | 10:22

Legislator PKB Desak Maksimalkan SAR dan Keselamatan Petugas Pemadam Karhutla

Senin, 09 November 2026 | 10:00

IHSG Dibuka Hijau, Saham Bergerak Beragam

Senin, 09 November 2026 | 09:21

Jokowi Diduga Otak Skenario di Balik Polemik Penyadapan Presiden

Senin, 09 November 2026 | 09:10

MKK Gelar Munajat Nasional, Doakan Keselamatan Bangsa dan Kepemimpinan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 08:56

Kupas Tuntas Makna Logo dan Tema Hari Pahlawan 2026

Senin, 09 November 2026 | 08:56

Ada Agenda Politik di Balik Penyadapan Presiden

Senin, 09 November 2026 | 08:47

Mayoritas Bursa Asia Dibuka Melemah

Senin, 09 November 2026 | 08:38

Wajah Baru Layanan Haji Arab Saudi: Menhaj RI Soroti Transparansi hingga Kolaborasi Lintas Negara

Senin, 09 November 2026 | 08:33

LAPD Andalkan Rights Issue untuk Perkuat Bisnis Jasa Pertambangan

Senin, 09 November 2026 | 08:15

Selengkapnya