Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Di Tengah Skandal Demurrage, P3S Soroti Akuntabilitas dan Transparansi Bulog

RABU, 24 JULI 2024 | 09:18 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Perum Bulog jangan sampai bertransformasi menjadi Perum BUMN aji mumpung, usai terkena skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar. 

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mempertanyakan akuntabilitas dan kredibilitas Perum Bulog pimpinan pimpinan Bayu Krisnamurthi di tengah skandal tersebut.

Hal tersebut disampaikan Jerry menanggapi Dirut Perum Bayu Krisnamurthi yang mengaku telah menerapkan praktek transparan dalam mekanisme lelang impor beras, namun belakangan harus terlilit skandal demurrage Rp294,5 miliar. 


"Akuntabilitas dan kredibilitas Bulog harus didorong. Kan sudah mau ganti kekuasaan. Jangan aji mumpung lah, mentang-mentang mau akhir masa jabatan," kata Jerry kepada wartawan, Rabu (24/7).

Dalam pengamatan Jerry, selama ini Perum Bulog tidak pernah transparan dalam urusan pengadaan hingga distribusi beras. Katanya, Perum Bulog juga tidak pernah menjelaskan detail soal cadangan dan kebutuhan masyarakat akan beras.

"Kita juga tidak tahu, siapa yang diberikan kepercayaan untuk mengimpor, harganya berapa saat diimpor, saat dijual berapa. Tiba-tiba dinyatakan harus impor untuk menjaga cadangan pangan," tuturnya.

Dengan demikian, Jerry meminta, adanya pengawasan extra atas suplai beras Perum Bulog. Menurutnya, penting dilakukan intervensi dalam pengawasan kerja-kerja Perum Bulog.

“Evaluasi itu Bulog. Selama ini kita tidak pernah tahu flow gudangnya Bulog," tandasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

DPR Minta Pengusaha Klub Malam Jangan Beri Ruang Peredaran Narkoba

Selasa, 09 Juni 2026 | 02:09

Telkom Bersama KIP Dukung Literasi Keterbukaan Informasi Publik

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:45

Buku ‘Presiden Solusi’ Ulas Rekam Jejak Transformasi Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:20

Ratifikasi ILO C188 Jangan Ulangi Kesalahan Implementasi MLC 2006

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:01

Miris! Purbaya Belum Siapkan Insentif buat Pedagang Tahu Tempe

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:42

Keanu Bantah Terima Duit Penipuan Jemaah Umrah Hanania

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:16

Ketum PPP Mardiono Dilaporkan ke Polisi, Dugaan Pemalsuan Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:12

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Bupati Muara Enim Dkk Langsung Digiring ke KPK Usai Terjaring OTT

Senin, 08 Juni 2026 | 23:45

Segel Gerai Tiffany & Co Dibuka Usai Sepakat Bayar Denda Rp97,49 M

Senin, 08 Juni 2026 | 23:16

Selengkapnya