Berita

Ilustrasi calon kepala daerah/RMOL

Politik

Seorang Cabup Teluk Bintuni Terindikasi Korupsi

RABU, 24 JULI 2024 | 00:57 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Perhelatan Pemilihan Bupati (Pilbup) Teluk Bintuni, Papua Barat, diduga akan diikuti oleh bakal calon bupati (cabup) yang terindikasi kasus korupsi.

"Kami, dari Perhimpunan Pasti Indonesia mengendus ada salah satu kandidat Cabup Teluk Bintuni yang terindikasi kasus korupsi," ujar Direktur Pasti Indonesia, Arlex Long Wu dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/7).

Arlex menyebutkan, Kabupaten Teluk Bintuni merupakan wilayah yang kaya di Papua Barat, namun salah kelola.


"Sejak pemekaran hingga saat ini, masyarakat asli Papua di sana masih hidup dalam kemiskinan, bahkan berada pada 19,6 persen tingkat stunting pada 2023," jelasnya.

Menyoal pilkada di Teluk Bintuni, Arlex menuturkan, kandidat calon Bupati Teluk Bintuni tidak boleh ternodai oleh rekam jejak yang tidak baik.

"Sudah barang tentu masyarakat Teluk Bintuni berhak memiliki pemimpin yang mumpuni dan mencintai masyarakatnya dengan setulus hati," tuturnya 

Salah satu temuannya pada Pilbup Teluk Bintuni 2024 adalah ada nama Yohanis Manibuy (Anisto) yang digadang-gadang akan maju sebagai kandidat Cabup Teluk Bintuni. Tapi, Anisto diduga terlibat dalam skandal Korupsi Proyek Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong pada 2008.

"Menurut informasi kawan-kawan Perhimpunan Pasti Indonesia di Teluk Bintuni, tersiar Anisto akan maju sebagai cabup pada Pilkada Teluk Bintuni 2024. Oleh karena itu, Anisto harus mampu membuktikan bahwa dirinya bersih dari tudingan tersebut di atas," paparnya.

Oleh karena itu, Arlex berharap agar persoalan Anisto tidak terus menjadi suatu misteri setiap pilkada lima tahunan di Teluk Bintuni.

"Apalagi ini adalah periode ke-3 kalinya Anisto maju dalam perhelatan Pilkada Kabupaten Teluk Bintuni. Tentu publik bertanya-tanya, apa kepentingan dan urgensi untuk ngotot maju pilkada," pungkasnya.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya