Berita

Wakil Ketua Komite Sentral Fatah Mahmoud al-Aloul, Menteri Luar Negeri China Wang Yi, dan anggota Hamas Mussa Abu Marzuk dii Beijing pada Selasa, 23 Juli 2024/CNN

Dunia

Teken Deklarasi Beijing, Fatah dan Hamas Siap Bersatu Demi Palestina

SELASA, 23 JULI 2024 | 16:24 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sebuah perjanjian untuk membentuk pemerintahan rekonsiliasi nasional sementara ditandatangani oleh 14 faksi partai Palestina, termasuk Hamas dan Fatah di Beijing, China pada Selasa (23/7).

Pemerintahan Palestina sementara itu dibuat untuk mengatur situasi darurat setelah perang genosida Israel di Jalur Gaza dan meningkatnya ketegangan di Tepi Barat.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan bahwa pihak-pihak Palestina telah menandatangani “Deklarasi Beijing” yang berisi komitmen mereka untuk bersatu menyelesaikan konflik.

“Sorotan paling menonjol adalah kesepakatan untuk membentuk pemerintahan rekonsiliasi nasional sementara seputar pemerintahan Gaza pascaperang,” kata Wang, seperti dimuat Al Mayadeen.

Menurut Wang, rekonsiliasi di antara para faksi Palestina tidak akan tercapai tanpa dukungan komunitas internasional. Itu mengapa China ingin berkontribusi dalam upaya tersebut.

"China ingin memainkan peran konstruktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah," tegasnya.

Ketegangan meningkat antara faksi Fatah dan Hamas karena berlanjutnya perang dengan Israel.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang memimpin Fatah, sebelumnya mengkritik kelompok tersebut atas perang tersebut, sementara Hamas menuduh Abbas memihak Israel.

Mereka berselisih sejak Hamas memenangkan pemilu pada tahun 2006 dan mengambil alih Jalur Gaza setelah perang singkat yang berhasil mengusir pasukan Palestina yang didukung Barat dan setia kepada Abbas.

Sejak saat itu Hamas menguasai Gaza, dan Fatah yang merupakan tulang punggung Otoritas Palestina dan mengelola daerah kantong-kantong Tepi Barat.

Deklarasi di Beijing juga ditandatangani oleh kelompok-kelompok termasuk Jihad Islam, yang berjuang bersama Hamas di Gaza, dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina yang berhaluan kiri.

Populer

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Asian Paints Hengkang dari Indonesia dengan Kerugian Rp158 Miliar

Sabtu, 15 Februari 2025 | 09:54

Bos Sinarmas Indra Widjaja Mangkir

Kamis, 13 Februari 2025 | 07:44

PT Lumbung Kencana Sakti Diduga Tunggangi Demo Warga Kapuk Muara

Selasa, 18 Februari 2025 | 03:39

Temuan Gemah: Pengembang PIK 2 Beli Tanah Warga Jauh di Atas NJOP

Jumat, 14 Februari 2025 | 21:40

Pengiriman 13 Tabung Raksasa dari Semarang ke Banjarnegara Bikin Heboh Pengendara

Senin, 17 Februari 2025 | 06:32

Dugaan Tunggangi Aksi Warga Kapuk Muara, Mabes Polri Diminta Periksa PT Lumbung Kencana Sakti

Selasa, 18 Februari 2025 | 17:59

UPDATE

Kejanggalan LHKPN Wakil DPRD Langkat Dilapor ke KPK

Minggu, 23 Februari 2025 | 21:23

Jumhur Hidayat Apresiasi Prabowo Subianto Naikkan Upah di 2025

Minggu, 23 Februari 2025 | 20:56

Indeks Korupsi Pakistan Merosot Kelemahan Hampir di Semua Sektor

Minggu, 23 Februari 2025 | 20:44

Beban Kerja Picu Aksi Anggota KPU Medan Umbar Kalimat Pembunuhan

Minggu, 23 Februari 2025 | 20:10

Wamenag Minta PUI Inisiasi Silaturahmi Akbar Ormas Islam

Minggu, 23 Februari 2025 | 20:08

Bawaslu Sumut Dorong Transparansi Layanan Informasi Publik

Minggu, 23 Februari 2025 | 19:52

Empat Negara Utama Alami Krisis Demografi, Pergeseran ke Belahan Selatan Dunia, India Paling Siap

Minggu, 23 Februari 2025 | 19:46

Galon Polikarbonat Bisa Sebabkan Kanker? Simak Faktanya

Minggu, 23 Februari 2025 | 19:34

Indra Gunawan Purba: RUU KUHAP Perlu Dievaluasi

Minggu, 23 Februari 2025 | 19:31

Kolaborasi Kunci Keberhasilan Genjot Perekonomian Koperasi

Minggu, 23 Februari 2025 | 19:13

Selengkapnya