Berita

Wakil Ketua Komite Sentral Fatah Mahmoud al-Aloul, Menteri Luar Negeri China Wang Yi, dan anggota Hamas Mussa Abu Marzuk dii Beijing pada Selasa, 23 Juli 2024/CNN

Dunia

Teken Deklarasi Beijing, Fatah dan Hamas Siap Bersatu Demi Palestina

SELASA, 23 JULI 2024 | 16:24 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sebuah perjanjian untuk membentuk pemerintahan rekonsiliasi nasional sementara ditandatangani oleh 14 faksi partai Palestina, termasuk Hamas dan Fatah di Beijing, China pada Selasa (23/7).

Pemerintahan Palestina sementara itu dibuat untuk mengatur situasi darurat setelah perang genosida Israel di Jalur Gaza dan meningkatnya ketegangan di Tepi Barat.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan bahwa pihak-pihak Palestina telah menandatangani “Deklarasi Beijing” yang berisi komitmen mereka untuk bersatu menyelesaikan konflik.


“Sorotan paling menonjol adalah kesepakatan untuk membentuk pemerintahan rekonsiliasi nasional sementara seputar pemerintahan Gaza pascaperang,” kata Wang, seperti dimuat Al Mayadeen.

Menurut Wang, rekonsiliasi di antara para faksi Palestina tidak akan tercapai tanpa dukungan komunitas internasional. Itu mengapa China ingin berkontribusi dalam upaya tersebut.

"China ingin memainkan peran konstruktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah," tegasnya.

Ketegangan meningkat antara faksi Fatah dan Hamas karena berlanjutnya perang dengan Israel.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang memimpin Fatah, sebelumnya mengkritik kelompok tersebut atas perang tersebut, sementara Hamas menuduh Abbas memihak Israel.

Mereka berselisih sejak Hamas memenangkan pemilu pada tahun 2006 dan mengambil alih Jalur Gaza setelah perang singkat yang berhasil mengusir pasukan Palestina yang didukung Barat dan setia kepada Abbas.

Sejak saat itu Hamas menguasai Gaza, dan Fatah yang merupakan tulang punggung Otoritas Palestina dan mengelola daerah kantong-kantong Tepi Barat.

Deklarasi di Beijing juga ditandatangani oleh kelompok-kelompok termasuk Jihad Islam, yang berjuang bersama Hamas di Gaza, dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina yang berhaluan kiri.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Penempatan Manajer Kopdes Harus Dilakukan Agar Tidak Terjadi Pemborosan APBN

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:24

Industri Alas Kaki Serap 3,8 Juta Pekerja

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:18

SHOW Token Siap Listing di Indodax, Bidik Perluasan Pasar Indonesia

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:14

Indonesia Gandeng Panama Perluas Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:11

Nikita Bier Mundur dari Jabatan Kepala Produk X

Kamis, 06 Agustus 2026 | 10:02

BNBR Jadi Sorotan, Ratusan Juta Saham Diperdagangkan Pagi Ini

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:49

Zulhas Bongkar Fenomena Kepala Daerah Disponsori "Toke"

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:28

Antusiasme Membludak, 128 Ribu Orang Berebut Tiket Upacara HUT Ke-81 RI

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:16

Ekonomi Kuartal II Tumbuh 5,29 Persen, DPR Soroti Ketergantungan pada Konsumsi

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:13

Kemenag Rilis 40 Buku Digital PAI, Terintegrasi dengan Teknologi AI

Kamis, 06 Agustus 2026 | 09:06

Selengkapnya