Berita

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar/RMOL

Politik

Haji Amburadul, Cak Imin: Tunggu Gus Jazil jadi Menteri Agama

SELASA, 23 JULI 2024 | 15:53 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Penyelenggaraan ibadah haji 2024 dinilai  amburadul. Mulai dari pembagian kuota haji tambahan tidak sesuai dengan undang-undang hingga buruknya pelayanan Kementerian Agama.

Hal ini dikritisi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, saat membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Selasa (23/7).

"Haji dari tahun ke tahun solusinya nggak ada. Gitu aja ngulang. Untungnya jemaah haji kita itu sabar dan menganggap, sulitnya ini, bagian dari cobaan," kata sosok yang akrab disapa Cak Imin itu.


Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra itu menambahkan, banyak aspek yang harus dievaluasi dari penyelenggaraan ibadah haji. Contohnya saat jemaah berada di tenda Mina harus rela berhimpitan dan harus melipat kaki saat tidur.

"Dikritik soal Mina yang laki-laki dan perempuan ditumpuk dalam kondisi pakaian ihram, jawabannya sejak zaman nabi ya memang begitu. Jawaban Kemenag ini jawaban khas Indonesia," tukas Cak Imin.

Berdasarkan banyak temuan tersebut, maka DPR RI sepakat membentuk pansus angket pengawasan haji yang bertugas menelusuri akar permasalahan buruknya penyelenggaraan haji tahun ini.

"Kita tidak boleh mentolerir ketidakberdayaan kita, karena saya setuju semakin mudah dan lancar ibadah, insya Allah pahalanya semakin tinggi dan besar," sambungnya.

Cak Imin pun berharap Menteri Agama mendatang di pemerintahan yang akan dipimpin presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bisa lebih peka terhadap persoalan haji.

"Tentu nanti tunggu Pak Jazilul Fawaid jadi Menteri Agama," kelakar Cak Imin.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya