Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal dalam CORE Midyear Economic Review 2024 bertajuk “Mitigasi Risiko Ekonomi Jelang Pemerintahan Baru” yang diselenggarakan secara daring pada Selasa (23/7)/Repro
Menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia diperkirakan akan menghadapi berbagai tantangan ekonomi, terutama di masa transisi menuju pemerintahan baru di bawah presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka.
Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal, mengidentifikasi enam tantangan utama yang akan dihadapi Indonesia selama masa transisi ini.
Tantangan tersebut meliputi penurunan permintaan dan kelebihan pasokan di China, melemahnya ekonomi Amerika Serikat, kenaikan harga energi dan ancaman inflasi, perlambatan pertumbuhan ekspor, lonjakan impor yang menyebabkan defisit dengan China, hingga penurunan konsumsi domestik.
"Enam risiko ekonomi ini akan mempengaruhi perdagangan luar negeri Indonesia serta konsumsi domestik," ujar Faisal dalam CORE Midyear Economic Review 2024 bertajuk “Mitigasi Risiko Ekonomi Jelang Pemerintahan Baru” yang diselenggarakan secara daring pada Selasa (23/7).
Faisal menjelaskan bahwa kondisi ini akan berdampak signifikan terhadap perekonomian domestik, mengingat China dan AS adalah mitra dagang utama Indonesia.
"Melemahnya ekonomi China dan AS akan mempengaruhi banyak negara, termasuk Indonesia," tambahnya.
Untuk itu, Faisal menekankan pentingnya antisipasi risiko ini oleh pemerintahan Prabowo untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Terlebih lagi, di era kepemimpinan mereka nanti, banyak program besar yang memerlukan anggaran jumbo, seperti program Makan Bergizi Gratis.
“Tantangan ekonomi ini perlu diantisipasi Prabowo, yang memiliki program andalan Makan Siang Bergizi,” ujar Faisal.
Sebagai informasi, Tim Pakar Prabowo dan Gibran sendiri sebelumnya telah memperkirakan biaya program makan siang gratis bagi anak sekolah, balita, dan wanita hamil akan mencapai Rp 100 triliun hingga Rp 120 triliun pada tahun pertama implementasi program ini.
Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko menyatakan bahwa pembiayaan penuh program ini ditaksir dapat mencapai Rp450 triliun per tahun.
"Program ini akan membutuhkan pendanaan bertahap sebesar Rp100 hingga Rp120 triliun pada tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran," kata Budiman beberapa waktu lalu.
