Parlemen Israel (Knesset) menyetujui rancangan undang-undang yang menyatakan bahwa Badan Pengungsi PBB Palestina (UNRWA) akan masuk dalam daftar organisasi teroris.
RUU yang dibahas selama rapat hari Senin (22/7) tersebut juga mengusulkan agar memutus hubungan kerjasama dengan UNRWA yang dinilai telah bersekongkol dengan Hamas.
"Rancangan tersebut disetujui dalam pembahasan pertama dan akan dikembalikan ke komite urusan luar negeri dan pertahanan untuk pembahasan lebih lanjut," kata layanan informasi Knesset, seperti dikutip dari
Reuters pada Selasa (23/7).
Pendukung disahkannya RUU, Yulia Malinovsky mengatakan bahwa UNRWA akan ada dalam kolom kelima daftar organisasi teroris di Israel.
UNRWA memberikan pendidikan, kesehatan dan bantuan kepada jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, Yordania, Lebanon dan Suriah.
Organisasi ini telah lama memiliki hubungan yang tegang dengan Israel, namun hubungan tersebut memburuk sejak dimulainya perang di Gaza dan Israel berulang kali menyerukan agar UNRWA dibubarkan.
Juru bicara UNRWA, Juliette Touma mengaku terkejut dengan langkah yang diambil Israel karena belum pernah terjadi dalam sejarah PBB.
"Ini merupakan upaya lain dalam kampanye yang lebih luas untuk membubarkan UNRWA," tegasnya.
Israel telah berulang kali menyamakan staf UNRWA dengan anggota Hamas dalam upaya untuk mendiskreditkan mereka, tanpa memberikan bukti atas klaim tersebut.
Mereka terus melakukan lobi keras agar UNRWA ditutup karena Israel adalah satu-satunya badan PBB yang mempunyai mandat khusus untuk mengurus kebutuhan dasar pengungsi Palestina.
Beberapa negara donor menghentikan pendanaan untuk UNRWA menyusul tuduhan Israel, namun banyak negara yang membatalkan keputusan tersebut, termasuk Inggris, yang pekan lalu mengatakan akan melanjutkan pendanaan.
Baik Hamas maupun Otoritas Palestina mengutuk pemungutan suara Israel, dan Hussein Al-Sheikh, sekutu senior Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, meminta komunitas internasional untuk menolak upaya pembubaran Badan tersebut.
