Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Partai Negoro Dorong Jaksa Agung Segera Selidiki Jokowi

SENIN, 22 JULI 2024 | 16:57 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi)akan berakhir pada Oktober 2024 ini. Selanjutnya, kursi presiden akan diduduki oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.

Terkait itu, Ketua Hubungan Internasional Partai Negoro, Choirul Aminuddin, meminta Jaksa Agung untuk segera menyelidiki Jokowi karena dinilai 10 tahun memimpin banyak penyimpangan yang terjadi.

“Menurut saya, Jokowi tidak hanya harus mempertanggungjawabkan secara politik di depan anggota MPR selama dia menjabat. Melainkan juga harus berhadapan dengan penegak hukum di pengadilan terkait dengan dugaan korupsi maupun pelanggaran hak asasi manusia,” kata Choirul dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (22/7).

Lanjut dia, Jokowi tidak boleh melenggang kangkung usai berpidato di depan wakil rakyat sehingga bebas dari segala tuntutan hukum.

“Oleh sebab itu, Partai Negoro mendorong Jaksa Agung, mulai saat ini hingga beberapa bulan ke depan, segera menelisik atau setidaknya menginventarisir berbagai kesalahan Jokowi untuk dihadapkan ke meja hijau demi keadilan. Silahkan menyiapkan pasal-pasal penjerat Jokowi hingga dia tak sanggup lagi berkilah di hadapan para hakim yang independen,” imbuhnya.

Dia meminta masyarakat menilai, apakah benar apa yang dilakukan Jokowi sebuah prestasi bagi dirinya maupun bangsa Indonesia yang dipimpin selama 10 tahun (2014-2024).

Choirul mengajak masyarakat untuk sama-sama menelaah laporan pertanggungjawaban politik Jokowi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Oktober mendatang.

“Namun, ada satu hal yang perlu kita cermati, apakah selama Jokowi memimpin negeri ini tidak ada persoalan hukum, pelanggaran hak asasi manusia, penyalahgunaan kewenangan atau korupsi anggaran negara?” tegasnya.

“Ambil contoh, kasus KM 50 di jalan tol Jakarta-Cikampek yang menewaskan enam aktivis Front Pembela Islam. Sudahkah selesai dari sisi hukum? Belum,” bebernua

Kemudian terkait pembanguan Ibukota Nusantara (IKN), Choirul menganggap sebagai kebijakan yang konyol dan sarat akan korupsi.

“Bagaimana dengan IKN yang mengeruk dana lebih dari Rp400 triliun itu, apakah tidak ada yang ngentit?” tanya dia.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

PDIP: Terima Kasih Warga Jakarta dan Pak Anies Baswedan

Jumat, 29 November 2024 | 10:39

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

UPDATE

Gegara Israel, World Central Kitchen Hentikan Operasi Kemanusiaan di Gaza

Minggu, 01 Desember 2024 | 10:08

Indonesia Harus Tiru Australia Larang Anak Akses Medsos

Minggu, 01 Desember 2024 | 09:58

Gaungkan Semangat Perjuangan, KNRP Gelar Walk for Palestine

Minggu, 01 Desember 2024 | 09:36

MK Kukuhkan Hak Pelaut Migran dalam UU PPMI

Minggu, 01 Desember 2024 | 09:18

Jet Tempur Rusia Dikerahkan Gempur Pemberontak Suriah

Minggu, 01 Desember 2024 | 09:12

Strategi Gerindra Berbuah Manis di Pilkada 2024

Minggu, 01 Desember 2024 | 08:53

Kubu RK-Suswono Terlalu Remehkan Lawan

Minggu, 01 Desember 2024 | 08:40

Pasukan Pemberontak Makin Maju, Tentara Suriah Pilih Mundur dari Aleppo

Minggu, 01 Desember 2024 | 08:30

Dirugikan KPUD, Tim Rido Instruksikan Kader dan Relawan Lapor Bawaslu

Minggu, 01 Desember 2024 | 08:06

Presiden Prabowo Diminta Bersihkan Oknum Jaksa Nakal

Minggu, 01 Desember 2024 | 07:42

Selengkapnya