Berita

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto/RMOL

Hukum

KPK Sebut Hasto Ada Kaitan di Korupsi Lain Bukan cuma Harun Masiku

MINGGU, 21 JULI 2024 | 21:05 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto memiliki keterkaitan dengan perkara dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Jawa Timur.

Jurubicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, pihaknya membutuhkan keterangan dan pengetahuan Hasto Kristiyanto dalam perkara DJKA wilayah Jawa Timur.

"Saya hanya bisa menyampaikan, menginfokan hal-hal yang sifatnya sudah terkonfirmasi, bahwa yang bersangkutan pasti ada kaitannya," kata Tessa seperti dikutip Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu (21/7).


Bahkan, kata Tessa, tim penyidik akan mendalami keterangan Hasto terkait dokumen-dokumen yang diperoleh tim penyidik.

"Kalau untuk HK (Hasto Kristiyanto) ini, berarti benar ada hal yang perlu diklarifikasi. Ada kaitannya, ada dokumen yang perlu ditanyakan. Jadi bukan karena yang bersangkutan dari mana, sehingga dipanggil, nggak seperti itu," pungkas Tessa.

Hasto mangkir saat dipanggil tim penyidik dalam perkara DJKA yang diagendakan pada Jumat kemarin (19/7). Alasannya, Hasto mengaku baru menerima surat panggilan pada pagi harinya.

Selain kasus DJKA, Hasto sebelumnya juga sudah diperiksa terkait kasus suap yang melibatkan buronan Harun Masiku (HM) selaku mantan Caleg PDIP. Bahkan, KPK juga sudah menyita handphone, serta buku catatan PDIP milik Hasto ketika menggeledah staf Hasto, Kusnadi.



Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Trump Ancam Kenakan Tarif 25 Persen ke Delapan Negara Eropa

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:48

Arsitektur Hukum Pilkada Sudah Semakin Terlembaga

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:40

Serpihan Badan Pesawat ATR 42-500 Berhasil Ditemukan

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:08

Rekonstruksi Kontrol Yudisial atas Diskresi Penegak Hukum

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:00

KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi Imbas Genangan di Kampung Bandan

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:51

Seluruh Sumber Daya Harus Dikerahkan Cari Pesawat ATR yang Hilang Kontak

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:45

Tujuh Kali Menang Pilpres, Museveni Lanjutkan Dominasi Kekuasaan di Uganda

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:20

Belasan RT dan Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:13

Ongkos Pilkada Langsung Tak Sebesar MBG

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:50

Delik Hukum Pandji Tak Perlu Dicari-cari

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:45

Selengkapnya