Berita

Kepadatan kendaraan di gerbang tol/Net

Politik

PDIP Curigai Ada "Permainan" di Balik Kewajiban Asuransi Kendaraan

MINGGU, 21 JULI 2024 | 16:23 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kewajiban asuransi untuk kendaraan bermotor baik roda maupun roda empat diduga ada "permainan" antara pemerintah dan pemilik usaha jasa asuransi.

Demikian pendapat Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu (21/7).

"Pasti ini akan swasta yang akan makan gurihnya kue asuransi," kata Deddy 


Legislator dari Fraksi PDIP ini mencurigai ada agenda terselubung dari mencuatnya kebijakan kewajiban asuransi tersebut, antara pemerintah dengan pengusaha jasa asuransi.

"Saya justru melihat ini apakah ini ada hidden agenda atau katakanlah kepentingan industri asuransi di sini," kata Deddy.

Deddy menambahkan, kewajiban asuransi ini bukan karena sulitnya pemerintah mencari dana tambahan untuk membayar utang negara tahun depan yang jatuh tempo Rp800 triliun.

"Saya enggak melihat itu. Saya melihat lebih karena enggak ada urusannya sama APBN ini," tutupnya.

Asuransi wajib  third party liability (TPL) ini merupakan asuransi yang dibeli pemilik kendaraan bermotor atas kerugian pihak ketiga. 

Jika seseorang menabrak kendaraan dan membuat kendaraan korbannya rusak, maka korban bisa mendapat ganti rugi dari klaim asuransi TPL tersebut.

Meski belum secara gamblang menyebutkan besaran iuran wajibnya, Wakil Ketua Bidang Teknik 3 AAUI Wayan Pariama sempat menyinggung harga premi Rp300 ribu per tahun untuk wacana tersebut. 

Ia menilai, besarannya tidak akan membebani masyarakat.



Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya