Berita

Presiden Joko Widodo/Rep

Politik

Jokowi Bakal Dikenang sebagai Presiden Paling Menyengsarakan Rakyat

MINGGU, 21 JULI 2024 | 14:24 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sejumlah kebijakan aneh bermunculan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, bahkan hingga di penghujung pemerintahannya.

Mulai dari kebijakan tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang mewajibkan pemotongan gaji karyawan 2 persen, pemangkasan subsidi bahan bakar minyak, dan sebagainya.

Teranyar, yang cukup menghebohkan masyarakat, adalah kewajiban mengasuransikan kendaraan bermotor, yang diberlakukan mulai awal 2025.


Analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Dedi Kurnia Syah, berpendapat, kebijakan nyeleneh itu akan berdampak negatif bagi citra Jokowi di mata publik, di akhir masa jabatan.

"Jokowi akan dikenang sebagai presiden paling menyengsarakan rakyat, jika program tidak populer semacam itu diteruskan," kata Dedi, kepada Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta, Minggu (21/7).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion itu juga berpendapat, sejumlah kebijakan aneh yang dikeluarkan Pemerintahan Jokowi itu disebabkan pemerintah tak mampu mengelola keuangan negara dengan baik.

"Kebijakan mengejar pendapatan itu bisa disebabkan gagalnya pemerintah mengelola keuangan negara," ucapnya.

Kebijakan-kebijakan aneh itu, tambah dia lagi, merupakan imbas dari manajemen pemerintahan yang kurang baik dan sulitnya menekan korupsi.

"Imbasnya, kita dihadapkan pada negara yang hampir kehabisan sumber daya, korupsi sulit ditangani, hingga program yang tidak prioritas dipaksa muncul," tutupnya.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya