Berita

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto/RMOL

Hukum

Terseret 2 Kasus, KPK Bantah Bidik Hasto

MINGGU, 21 JULI 2024 | 12:00 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto (HK), diduga terlibat dua kasus tindak pidana korupsi. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah disebut sengaja membidik orang dekat Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, itu.

Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, menegaskan, KPK tidak menarget orang tertentu atau partai politik (Parpol) tertentu dalam penanganan tindak pidana korupsi.

"Tidak ada penargetan warna tertentu atau partai tertentu. Tidak ada menarget partai tertentu. Yang ditargetkan adalah perbuatan yang dilakukan orang-orang, yang diduga secara aktif terlibat pada kegiatan yang merugikan negara," kata Tessa, dikutip Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta, Minggu (21/7).


Tessa memastikan pemanggilan Hasto sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) wilayah Jawa Timur karena memang ada keterangan saksi lain yang perlu dikonfirmasi kepada yang bersangkutan.

"Apakah saksi HK ini memang ada keterkaitan? Nah itulah yang kita dalami. Mengapa yang bersangkutan dipanggil, karena penyidik memiliki petunjuk, ada keterangan dari saksi lain, memiliki alat bukti yang perlu diklarifikasi. Jadi bukan tidak ada kaitan sama sekali. Bukan menarget partai tertentu," tandasnya.

Hasto sendiri mangkir saat dipanggil tim penyidik dalam perkara DJKA yang diagendakan Jumat (19/7). Alasannya, baru menerima surat panggilan pada pagi harinya.

Selain kasus DJKA, Hasto juga diperiksa terkait suap yang melibatkan buronan Harun Masiku (HM) selaku mantan Caleg PDIP. Bahkan, KPK juga sudah menyita handphone, serta buku catatan PDIP milik Hasto ketika menggeledah staf, Kusnadi.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya