Berita

Kerusuhan di ibu kota Dhaka, Bangladesh pada Kamis, 18 Juli 2024/Net

Dunia

Bangladesh Lockdown, Kerusuhan Mahasiswa Vs Polisi Tewaskan 105 Orang

MINGGU, 21 JULI 2024 | 11:42 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Bentrokan mematikan antara pengunjuk rasa mahasiswa dan polisi Bangladesh semakin parah dalam beberapa hari terakhir.

Mengutip laporan AFP pada Minggu (21/7), sejauh ini kerusuhan yang berawal dari aksi protes penghapusan kuota PNS untuk veteran itu telah memakan 105 korban jiwa.

Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina terpaksa membatalkan kunjungannya ke Spanyol dan Brasil karena kekerasan yang semakin tidak terkendali.


Sekretaris pers Hasina, Nayeemul Islam Khan mengatakan pemerintah telah resmi memberlakukan jam malam dan mengerahkan pasukan setelah polisi kembali gagal meredam kerusuhan.

"Pemerintah telah memutuskan untuk memberlakukan jam malam dan mengerahkan militer untuk membantu otoritas sipil,” ungkapnya.

Jalan-jalan di ibu kota Dhaka hampir sepi saat fajar, dengan pasukan berjalan kaki dan kendaraan lapis baja berpatroli di kota besar berpenduduk 20 juta jiwa itu.

Beberapa pengemudi becak di pusat kota yang mengabaikan jam malam disuruh oleh polisi untuk kembali ke rumah.

Jam malam akan tetap berlaku hingga Minggu (21/7) pukul 10.00 pagi waktu setempat.

Aksi unjuk rasa mahasiswa yang dilakukan hampir setiap hari selama bulan Juli mendesak agar pemerintah mengakhiri sistem kuota PNS yang menguntungkan kerabat veterang perang Bangladesh melawan Palestina tahun 1971 lalu.

Meskipun terdapat peningkatan dalam beberapa kesempatan kerja di sektor swasta, banyak yang lebih memilih pekerjaan di pemerintahan karena stabilitas dan gaji yang lebih baik.

Perdana Menteri Sheikh Hasina mendukung sistem kuota, dengan alasan bahwa para veteran berhak mendapatkan penghormatan setinggi-tingginya atas kontribusi mereka di masa perang, apa pun ikatan politiknya.

“Saya mohon semua bersabar menunggu putusan dijatuhkan. Saya yakin siswa kami akan mendapatkan keadilan dari pengadilan tertinggi. Mereka tidak akan kecewa,” ujarnya.

Masalah ini juga telah menyebabkan keributan sebelumnya. Pada tahun 2018, pemerintahan Hasina menangguhkan kuota tersebut menyusul protes besar-besaran mahasiswa.

Namun, Pengadilan Tinggi membatalkan keputusan tersebut bulan lalu dan mengembalikan kuota setelah kerabat para veteran tahun 1971 mengajukan petisi, yang memicu protes terbaru.

Massa semakin marah setelah polisi huru hara menembakkan peluru karet ke arah demonstran hingga menewaskan belasan mahasiswa.

Pengunjuk rasa yang tidak terima semakin anarkis dan menyerang hingga membakar stasiun televisi pemerintah BTV pada Jumat (19/7).

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya