Berita

Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat malam (21/7)./RMOL.

Politik

Tim Prabowo-Gibran Pastikan Implementasi Makan Bergizi Gratis Senilai Rp71 triliun Sesuai Riset

JUMAT, 19 JULI 2024 | 23:46 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran masih terus melakukan riset, kajian, dan pilot project terkait program makan bergizi. Hal ini sesuai dengan permintaan Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto, agar anggaran Rp71 triliun dioptimalkan pada jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis. 

Sehingga, sampai saat ini, tim Gugus Tugas Sinkronisasi belum mendapatkan angka yang pasti dalam menjalankan program ini.

"Kebutuhan gizi akan ditentukan ahli gizi. Jadi, enggak ada, tuh, main harga segini. Itu belum ada, angka itu belum ada sama sekali. Makanya saya bingung sudah keluar angka, sementara dari kita sendiri belum keluar angka," kata anggota tim bidang komunikasi Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Hasan Nasbi, di Media Center Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran di Jakarta Selatan, Jumat malam (19/7). 


Lanjut Hasan, nantinya jumlah anggaran per anak juga akan menyesuaikan berdasarkan lokasi tinggal. Sebab, dari berbagai daerah di Indonesia tentu akan ada variasi menu sehingga fluktuasi harga bahan baku juga akan menyesuaikan. 

"Soal harga itu pasti tergantung bahan baku makanan yang tersedia di berbagai daerah, jadi tidak akan sama menunya. Di berbagai daerah kan tergantung ketersediaan pangan apa. Dan dengan yang tersedia, kebutuhan gizi yang bisa kita racik seperti apa, nanti harganya akan menyesuaikan. Jadi, kira-kira itu jalan proses yang dikerjakan seperti itu," jelas Hasan. 

Dalam kesempatan yang sama, Budi Satrio Djiwandono selaku anggota Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran menyatakan bahwa isu pemangkasan anggaran makan jadi Rp7.500 merupakan pernyataan spekulatif yang jauh dari kebenaran. 

"Mungkin ini adalah pernyataan-pernyataan yang sifatnya masih spekulatif dari berbagai pihak, dan tujuan kami pada malam hari ini adalah untuk memberikan sebuah klarifikasi, memberi sebuah kejelasan apa yang menjadi fakta pada hari ini, apa yang menjadi kepastian dan apa yang nanti akan terus berkembang di hari-hari yang akan," papar Budi.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Kejagung Periksa 6 Saksi Kasus Korupsi BGN

Selasa, 25 Agustus 2026 | 04:12

Karhutla Tak Cukup Dipadamkan, Harus Dicegah dan Diusut

Selasa, 25 Agustus 2026 | 04:00

Bung Karno Sang Orator

Selasa, 25 Agustus 2026 | 03:38

Tangis Megawati Pecah saat Wajah Bung Karno Muncul di Langit Gelora Bung Tomo

Selasa, 25 Agustus 2026 | 03:20

Jangan Takut, tapi Tetap Waspada soal Isu Rusuh Agustus Jilid II

Selasa, 25 Agustus 2026 | 03:07

15 Saksi Dugaan Penyalahgunaan Pelimpahan Nomor Porsi Haji 2026 Diperiksa

Selasa, 25 Agustus 2026 | 02:33

Tim Hukum Hukum Ungkap 30 Pelanggaran Penanganan Kasus Febrie Adriansyah

Selasa, 25 Agustus 2026 | 02:20

DSI Resmi Beroperasi, Ini Jajaran Direksi dan Komisarisnya

Selasa, 25 Agustus 2026 | 02:02

Soekarno Cup 2026 Libatkan 400 Talenta Muda

Selasa, 25 Agustus 2026 | 01:31

Mustahil Sjafrie Larang Mahasiswi Unhan Berjilbab

Selasa, 25 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya