Berita

Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat malam (21/7)./RMOL.

Politik

Tim Prabowo-Gibran Pastikan Implementasi Makan Bergizi Gratis Senilai Rp71 triliun Sesuai Riset

JUMAT, 19 JULI 2024 | 23:46 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran masih terus melakukan riset, kajian, dan pilot project terkait program makan bergizi. Hal ini sesuai dengan permintaan Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto, agar anggaran Rp71 triliun dioptimalkan pada jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis. 

Sehingga, sampai saat ini, tim Gugus Tugas Sinkronisasi belum mendapatkan angka yang pasti dalam menjalankan program ini.

"Kebutuhan gizi akan ditentukan ahli gizi. Jadi, enggak ada, tuh, main harga segini. Itu belum ada, angka itu belum ada sama sekali. Makanya saya bingung sudah keluar angka, sementara dari kita sendiri belum keluar angka," kata anggota tim bidang komunikasi Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Hasan Nasbi, di Media Center Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran di Jakarta Selatan, Jumat malam (19/7). 


Lanjut Hasan, nantinya jumlah anggaran per anak juga akan menyesuaikan berdasarkan lokasi tinggal. Sebab, dari berbagai daerah di Indonesia tentu akan ada variasi menu sehingga fluktuasi harga bahan baku juga akan menyesuaikan. 

"Soal harga itu pasti tergantung bahan baku makanan yang tersedia di berbagai daerah, jadi tidak akan sama menunya. Di berbagai daerah kan tergantung ketersediaan pangan apa. Dan dengan yang tersedia, kebutuhan gizi yang bisa kita racik seperti apa, nanti harganya akan menyesuaikan. Jadi, kira-kira itu jalan proses yang dikerjakan seperti itu," jelas Hasan. 

Dalam kesempatan yang sama, Budi Satrio Djiwandono selaku anggota Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran menyatakan bahwa isu pemangkasan anggaran makan jadi Rp7.500 merupakan pernyataan spekulatif yang jauh dari kebenaran. 

"Mungkin ini adalah pernyataan-pernyataan yang sifatnya masih spekulatif dari berbagai pihak, dan tujuan kami pada malam hari ini adalah untuk memberikan sebuah klarifikasi, memberi sebuah kejelasan apa yang menjadi fakta pada hari ini, apa yang menjadi kepastian dan apa yang nanti akan terus berkembang di hari-hari yang akan," papar Budi.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

OKI Kecam Serangan Houthi ke Makkah dan Madinah

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:17

Jakarta Running Festival Jadi Role Model Ajang Lari Nasional

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:01

Carbon Capture di Petrokimia Gresik Berpeluang Kurangi Impor Soda Ash

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:47

KPK Bantah Kembali Sita Uang Rp40 Juta dari Salah Satu PCNU Terkait Muktamar NU

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:27

Mantan Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut Widodo AS Wafat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:12

Aksi Iklim Lintas Iman Desak Siklus Karhutla Tahunan Segera Diputus

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:02

Akuisisi Saham BYAN Haji Isam Sejalan dengan UU Minerba

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:44

Bill Gates: AI Bisa Picu Gejolak Ekonomi dan Sosial Selama 20 Tahun

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:43

Kehadiran Kopdes Bawa Harapan untuk Ekonomi Desa

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:19

Pesantren Didorong Ikut Terlibat dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya