Berita

Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat malam (21/7)./RMOL.

Politik

Tim Prabowo-Gibran Pastikan Implementasi Makan Bergizi Gratis Senilai Rp71 triliun Sesuai Riset

JUMAT, 19 JULI 2024 | 23:46 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran masih terus melakukan riset, kajian, dan pilot project terkait program makan bergizi. Hal ini sesuai dengan permintaan Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto, agar anggaran Rp71 triliun dioptimalkan pada jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis. 

Sehingga, sampai saat ini, tim Gugus Tugas Sinkronisasi belum mendapatkan angka yang pasti dalam menjalankan program ini.

"Kebutuhan gizi akan ditentukan ahli gizi. Jadi, enggak ada, tuh, main harga segini. Itu belum ada, angka itu belum ada sama sekali. Makanya saya bingung sudah keluar angka, sementara dari kita sendiri belum keluar angka," kata anggota tim bidang komunikasi Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Hasan Nasbi, di Media Center Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran di Jakarta Selatan, Jumat malam (19/7). 


Lanjut Hasan, nantinya jumlah anggaran per anak juga akan menyesuaikan berdasarkan lokasi tinggal. Sebab, dari berbagai daerah di Indonesia tentu akan ada variasi menu sehingga fluktuasi harga bahan baku juga akan menyesuaikan. 

"Soal harga itu pasti tergantung bahan baku makanan yang tersedia di berbagai daerah, jadi tidak akan sama menunya. Di berbagai daerah kan tergantung ketersediaan pangan apa. Dan dengan yang tersedia, kebutuhan gizi yang bisa kita racik seperti apa, nanti harganya akan menyesuaikan. Jadi, kira-kira itu jalan proses yang dikerjakan seperti itu," jelas Hasan. 

Dalam kesempatan yang sama, Budi Satrio Djiwandono selaku anggota Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran menyatakan bahwa isu pemangkasan anggaran makan jadi Rp7.500 merupakan pernyataan spekulatif yang jauh dari kebenaran. 

"Mungkin ini adalah pernyataan-pernyataan yang sifatnya masih spekulatif dari berbagai pihak, dan tujuan kami pada malam hari ini adalah untuk memberikan sebuah klarifikasi, memberi sebuah kejelasan apa yang menjadi fakta pada hari ini, apa yang menjadi kepastian dan apa yang nanti akan terus berkembang di hari-hari yang akan," papar Budi.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Denny Indrayana Optimistis MK Diskualifikasi Gibran

Senin, 05 Oktober 2026 | 10:05

Harga Minyak Dunia Membara, Rupiah Kembali Dekati Rp18.000 per Dolar AS

Senin, 05 Oktober 2026 | 10:03

Prabowo Pimpin Upacara HUT ke-81 TNI di Cilangkap

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:55

Nonton Film ‘Istimewa’ Bareng Penyandang Disabilitas, Legislator PKS Dorong Kesetaraan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:49

Masuknya RG Jadi Wantimpres Pelajaran untuk Tak Terlalu Anti Kekuasaan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:43

Ribuan Prajurit Dikerahkan Dalam HUT ke-81 TNI di Cilangkap

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:34

SBY dan Jokowi Kompak Hadir di Upacara HUT Ke-81 TNI

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:33

IHSG Positif di Awal Perdagangan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:32

Profil Komandan Upacara HUT Ke-81 TNI Letjen TNI Lucky Avianto

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:18

KPK Telusuri Dugaan Setoran dari Wajib Pajak Sektor Pertambangan di Banjarmasin

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:17

Selengkapnya