Berita

Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jumat malam (21/7)./RMOL.

Politik

Tim Prabowo-Gibran Pastikan Implementasi Makan Bergizi Gratis Senilai Rp71 triliun Sesuai Riset

JUMAT, 19 JULI 2024 | 23:46 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran masih terus melakukan riset, kajian, dan pilot project terkait program makan bergizi. Hal ini sesuai dengan permintaan Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto, agar anggaran Rp71 triliun dioptimalkan pada jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis. 

Sehingga, sampai saat ini, tim Gugus Tugas Sinkronisasi belum mendapatkan angka yang pasti dalam menjalankan program ini.

"Kebutuhan gizi akan ditentukan ahli gizi. Jadi, enggak ada, tuh, main harga segini. Itu belum ada, angka itu belum ada sama sekali. Makanya saya bingung sudah keluar angka, sementara dari kita sendiri belum keluar angka," kata anggota tim bidang komunikasi Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Hasan Nasbi, di Media Center Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran di Jakarta Selatan, Jumat malam (19/7). 


Lanjut Hasan, nantinya jumlah anggaran per anak juga akan menyesuaikan berdasarkan lokasi tinggal. Sebab, dari berbagai daerah di Indonesia tentu akan ada variasi menu sehingga fluktuasi harga bahan baku juga akan menyesuaikan. 

"Soal harga itu pasti tergantung bahan baku makanan yang tersedia di berbagai daerah, jadi tidak akan sama menunya. Di berbagai daerah kan tergantung ketersediaan pangan apa. Dan dengan yang tersedia, kebutuhan gizi yang bisa kita racik seperti apa, nanti harganya akan menyesuaikan. Jadi, kira-kira itu jalan proses yang dikerjakan seperti itu," jelas Hasan. 

Dalam kesempatan yang sama, Budi Satrio Djiwandono selaku anggota Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran menyatakan bahwa isu pemangkasan anggaran makan jadi Rp7.500 merupakan pernyataan spekulatif yang jauh dari kebenaran. 

"Mungkin ini adalah pernyataan-pernyataan yang sifatnya masih spekulatif dari berbagai pihak, dan tujuan kami pada malam hari ini adalah untuk memberikan sebuah klarifikasi, memberi sebuah kejelasan apa yang menjadi fakta pada hari ini, apa yang menjadi kepastian dan apa yang nanti akan terus berkembang di hari-hari yang akan," papar Budi.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Bahlil Ungkap Defisit Minyak RI Hampir 1 Juta Barel per Hari

Selasa, 15 September 2026 | 10:24

Pemerintah Terus Perbaiki DTSEN agar Bansos Tepat Sasaran

Selasa, 15 September 2026 | 10:15

Jelang Sertijab Menteri Keuangan, Rupiah Melemah ke Rp17.674 per Dolar AS

Selasa, 15 September 2026 | 10:10

Pitra Romadoni Pilih Restoratif Justice soal Kasus ITE di Polres Bogor

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

Bahlil Buka Suara soal Antrean BBM Subsidi di Makassar

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

KPK Benarkan Presiden Direktur Summarecon Agung Turut Terjaring OTT

Selasa, 15 September 2026 | 10:02

IBC Mulai Produksi Baterai di Karawang, Kapasitas Awal 6,9 GWh

Selasa, 15 September 2026 | 09:57

Ruang Akademik Menuju Ekosistem Hak Asasi Manusia

Selasa, 15 September 2026 | 09:48

Turun Dua Hari Beruntun, Emas Antam Ambruk ke Rp2,5 Juta per Gram

Selasa, 15 September 2026 | 09:44

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon Usai OTT

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Selengkapnya