Berita

Ilustrasi cukai tembakau/Net

Bisnis

Rokok Ilegal Makin Subur jika Tarif Cukai Disederhanakan

JUMAT, 19 JULI 2024 | 19:23 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Rencana kebijakan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) melalui penyederhanaan layer struktur tarif cukai rokok dikhawatirkan membuat rokok ilegal menjamur.

Sebab rencana yang tertuang dalam dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF) tahun 2025 ini, berpotensi menaikkan harga rokok. Imbasnya, konsumen bisa beralih ke rokok ilegal yang mematok harga lebih murah.   

"Harga rokok (legal) dari Rp25 ribu sampai Rp30 ribu (lebih mahal) dibanding (rokok ilegal) yang Rp10 ribu sampai Rp15 ribu. Ini akan sangat menurunkan minat terhadap rokok legal," kata akademisi dari Unpad, Wawan Hermawan, Jumat (19/7).
 

 
Potensi maraknya rokok ilegal didukung dengan data jumlah perokok di kalangan pendapatan rendah yang ditaksir jauh lebih tinggi dibanding berpenghasilan tinggi.

Kekhawatiran ini makin didukung dengan hasil survei Indodata selama periode 13 Juli hingga 13 Agustus 2020 di 13 Provinsi. Survei ini menunjukkan 28,12 persen dari 2.500 responden di Indonesia mengonsumsi rokok ilegal.

Direktur Eksekutif Indodata, Danis TS Wahidin menuturkan, survei tersebut dilakukan untuk mengkaji hubungan antara tingginya cukai rokok resmi dan peredaran rokok ilegal.

"Kenaikan harga rokok memengaruhi perilaku perokok, tapi tidak berhenti merokok. Yang terjadi adalah peralihan jenis rokok bahkan hingga ke rokok ilegal," kata Danis beberapa waktu lalu.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya