Berita

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi/RMOL

Politik

Digitalisasi Kunci Wujudkan Pengadaan Barang Lebih Kredibel

JUMAT, 19 JULI 2024 | 16:10 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Transformasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang berfokus pada penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (UMKK) perlu dilengkapi dengan digitalisasi.

Melalui digitalisasi, maka proses pengadaan barang/jasa dapat dilakukan lebih cepat, transparan, dan efisien sebagaimana amanat Presiden Joko Widodo.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengatakan, salah satu inisiatif utama dalam digitalisasi adalah pengembangan platform katalog elektronik.


Setiap produk yang terdaftar harus menampilkan informasi terkait TKDN, PDN, dan keterlibatan UMKK.

“Dengan lebih dari 7,5 juta produk tayang tahun 2023 dan nilai transaksi mencapai Rp 196,7 triliun, katalog elektronik menjadi instrumen vital memastikan ketersediaan barang/jasa sesuai kebijakan nasional,” kata pria yang akrab disapa Hendi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/7).

Tahun 2023, belanja PDN tercatat ada Rp582,55 triliun, sedangkan belanja produk UMKK mencapai Rp275,72 triliun. Hendi mengatakan, data tersebut menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung ekonomi domestik melalui pengadaan pemerintah.

“Dengan semangat 'belanja cepat, cara tepat', harapannya ke depan implementasi digitalisasi pengadaan pemerintah dapat semakin memperkuat integritas dan keandalan pengadaan barang/jasa di Indonesia,” demikian kata Hendi.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya