Digitalisasi Kunci Wujudkan Pengadaan Barang Lebih Kredibel

Transformasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang berfokus pada penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (UMKK) perlu dilengkapi dengan digitalisasi.

Melalui digitalisasi, maka proses pengadaan barang/jasa dapat dilakukan lebih cepat, transparan, dan efisien sebagaimana amanat Presiden Joko Widodo.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengatakan, salah satu inisiatif utama dalam digitalisasi adalah pengembangan platform katalog elektronik.

Setiap produk yang terdaftar harus menampilkan informasi terkait TKDN, PDN, dan keterlibatan UMKK.

“Dengan lebih dari 7,5 juta produk tayang tahun 2023 dan nilai transaksi mencapai Rp 196,7 triliun, katalog elektronik menjadi instrumen vital memastikan ketersediaan barang/jasa sesuai kebijakan nasional,” kata pria yang akrab disapa Hendi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/7).

Tahun 2023, belanja PDN tercatat ada Rp582,55 triliun, sedangkan belanja produk UMKK mencapai Rp275,72 triliun. Hendi mengatakan, data tersebut menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung ekonomi domestik melalui pengadaan pemerintah.

“Dengan semangat 'belanja cepat, cara tepat', harapannya ke depan implementasi digitalisasi pengadaan pemerintah dapat semakin memperkuat integritas dan keandalan pengadaan barang/jasa di Indonesia,” demikian kata Hendi.